KKP Bantah Buka Ekspor Pasir Laut demi Raih Investasi Singapura di IKN

Trenggono memastikan, pasir laut yang bisa dikeruk, baik untuk reklamasi di dalam negeri; pembangunan infrastruktur pemerintah; pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha; dan/atau ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan hanyalah pasir hasil sedimentasi (pengendapan).

Menurutnya, regulasi itu bisa memperkuat pengawasan terhadap kegiatan pengerukan pasir laut. Sebab, selama ini banyak aksi pengerukan pasir laut yang ilegal, dan merusak lingkungan.

"Reklamasi yang sekarang ini, Bapak-Ibu tolong, mohon dengan hormat pergilah ke tempat reklamasi itu. Dari mana bahan untuk reklamasi? Dari mana? Pulau dihajar. Kita tangkap di Rupat, kita stop di Rupat, karena pulau yang disedot. Gak bisa seperti ini. Ini adalah merusak lingkungan," ucap dia.

Di sisi lain, banyak aksi pengerukan pasir laut tanpa memberikan manfaat bagi negara. Menurutnya, melalui kebijakan baru ini, pihaknya bisa meningkatkan pendapatan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Misalnya saya mengajukan untuk reklamasi di Surabaya dengan luas 1.000 hektare, oke kita cek, pergi ke sana, diawasi ini. Kamu bayar PNBP, alhamdulillah, jadi pendapatan negara luar biasa. sSya membayangkan, seluruh kebutuhan dalam negeri saja untuk reklamasi tidak kurang dr 20 miliar kubik. Selama ini gratis tis tis tis," ujar Trenggono.

Pengerukan pasir laut, khususnya ekspor sendiri baru dibuka kembali setelah 20 tahun disetop. Namun, menurut Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nailul Huda, ekspor pasir laut banyak dilakukan ke Singapura. Huda mengatakan, Singapura merupakan langganan lama pasir laut dari Indonesia.

"Untuk reklamasi. Itu kan Singapura sudah jadi pelanggan pasir dari Indonesia dari dulu. Mereka bangun pulau-pulau itu pakai pasir indonesia," ujar Huda saat dihubungi IDN Times, Kamis (1/6/2023).