Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan telah mencapai Rp47 triliun per Maret 2025. Realisasi itu meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp43,4 triliun.
"Kesehatan adalah prioritas dan investasi jangka panjang. Melalui JKN, APBN hadir melindungi masyarakat," tulis unggahan di Instagram resmi @smindrawati, Jumat (9/5/2025).
Bila dirinci, klaim JKN terus meningkat sejak 2022:
Klaim itu dimanfaatkan oleh 64,94 juta peserta untuk layanan Faskes Tingkat Pertama (FKTP), sejumlah 31,29 juta peserta untuk layanan Rawan Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), dan sejumlah 3,70 juta peserta untuk layanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL).
Sampai Maret 2025 tercatat peserta JKN mencapai 279,5 juta peserta atau setara dengan 98,3 persen total penduduk Indonesia. Hanya saja jika dilihat dari jumlah peserta aktif hanya mencapai 222,7 juta peserta. Komposisi peserta yang aktif tersebut terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 96,7 juta dan non-PBI sebanyak 125,9 juta.
"Akses kesehatan yang layak dan terjangkau adalah hak seluruh masyarakat. Dengan JKN, APBN hadir memberi ketenangan, membuka jalan menuju hidup yang lebih sehat dan sejahtera," tutur Sri Mulyani.
Sebelumnya, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati menjelaskan, BPJS Kesehatan memiliki beberapa lapis (layer) verifikasi untuk memastikan proses pengelolaan klaim sesuai dengan tata kelola yang berlaku.
Verifikasi dilakukan di tahap awal, pasca-pembayaran (verifikasi pasca-klaim/VPK), dan audit administrasi klaim (AAK). Pengelolaan klaim berlapis ini untuk memastikan pembiayaan dibayarkan tepat kepada FKRTL/rumah sakit.
“Manajemen klaim yang dilakukan BPJS Kesehatan secara bertahap dan tentu mengandalkan sistem informasi yang mumpuni. Ini menunjukkan keseriusan kami dalam proses verifikasi klaim agar efektif dan tepat guna,” ujar Lily.
Untuk menjaga pengelolaan klaim dari potensi kecurangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, telah dibentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (PK-JKN) baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Ekosistem anti-fraud dalam Program JKN ini juga terus dibangun sebagai upaya bersama menciptakan Program JKN yang bebas dari kecurangan.
Tim PK-JKN terdiri dari berbagai unsur, yaitu Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan BPJS Kesehatan. Tim PK-JKN juga dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.