Konsumsi Rumah Tangga Masih Jadi Andalan Dongkrak Ekonomi di 2026

Pemerintah menjelaskan, belanja negara akan difokuskan pada program-program produktif yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, termasuk implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pengeluaran konsumsi pemerintah pada 2026 juga diperkirakan tetap tumbuh, terutama melalui penguatan layanan dasar di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Belanja pemerintah akan diarahkan untuk mendukung keberlanjutan berbagai program prioritas, termasuk:

• Program MBG

• Renovasi sekolah

• Pengembangan sekolah unggulan

• Pemeriksaan kesehatan gratis

• Perluasan akses layanan asuransi kesehatan

• Pembangunan/renovasi rumah sakit

• Ketahanan pangan

• Pengentasan kemiskinan

Pemerintah juga menargetkan efisiensi dan rekonstruksi belanja melalui strategi yang memperkuat lapangan usaha rakyat. Ini dilakukan melalui pembangunan infrastruktur digital, pengembangan industri hilir dan ekonomi kreatif, serta reformasi subsidi dan perlindungan sosial.

Akselerasi investasi juga akan menjadi fokus utama, dengan didorong oleh pemerataan pembangunan infrastruktur dan optimalisasi peran BPI Danantara sebagai super holding BUMN. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat peran sektor swasta melalui kebijakan deregulasi, relaksasi, dan peningkatan efisiensi.

“Optimalisasi peran Danantara sebagai super holding BUMN menjadi katalis penting dalam menarik investasi strategis dan mendorong realisasi proyek-proyek nasional, termasuk penguatan kolaborasi dengan sektor swasta,” tulis dokumen tersebut.

Aktivitas investasi pada tahun 2026 diperkirakan akan tetap kuat, didorong oleh berlanjutnya reformasi struktural dan penguatan ekosistem investasi nasional. Pemerintah menekankan penciptaan iklim usaha yang kondusif, melalui penyederhanaan perizinan, penguatan kepastian hukum, serta pembangunan infrastruktur dasar.

“Pertumbuhan ekonomi ini turut ditopang oleh transformasi ke arah sektor bernilai tambah tinggi, berkelanjutan, dan rendah emisi yang menjadi kunci peningkatan daya saing nasional,” tulis Kemenkeu.

Meski begitu, pemerintah tetap mewaspadai risiko eksternal seperti ketegangan geopolitik global dan penurunan permintaan dunia. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang adaptif, responsif, dan berorientasi jangka panjang.

Pemerintah juga akan memperkuat berbagai program perlindungan sosial seperti PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP Kuliah, dan PBI JKN, yang secara khusus menyasar kelompok miskin dan rentan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Selain itu, kebijakan subsidi energi, pelaksanaan Program MBG, serta dukungan terhadap UMKM melalui insentif fiskal dan akses pembiayaan akan terus diperluas guna menjaga kelangsungan usaha dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kinerja konsumsi rumah tangga pada 2026 diperkirakan tumbuh kuat, ditopang berbagai kebijakan pemerintah dalam menjaga dan memperkuat daya beli masyarakat,” lanjut dokumen tersebut.