Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

10 Kementerian dan Lembaga dengan Anggaran Terbesar pada 2026

Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)
Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)
Intinya sih...
  • Alokasi belanja K/L naik dari Rp1.275,6 triliun pada outlook 2025 menjadi Rp1.498,3 triliun di tahun depan.
  • Daftar K/L dengan anggaran terbesar, di antaranya Badan Gizi Nasional Rp268 triliun, Kementerian Pertahanan Rp185 triliun, Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp145,7 triliun
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah menetapkan rencana anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Secara keseluruhan, alokasi belanja K/L naik dari Rp1.275,6 triliun pada outlook 2025 menjadi Rp1.498,3 triliun di tahun depan.

Pos anggaran tersebar ke berbagai kementerian dan lembaga, dengan beberapa di antaranya mendapatkan porsi yang cukup besar karena strategis bagi pembangunan nasional.

1. Daftar 10 K/L dengan anggaran terbesar

Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)
Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)

Berdasarkan data RAPBN 2026, ada 10 kementerian dan lembaga yang memperoleh alokasi belanja terbesar. Berikut dfatranya:

  1. Badan Gizi Nasional dengan anggaran Rp268 triliun, di mana sebagian anggarannya masih dicadangkan.
  2. Kementerian Pertahanan dengan anggaran Rp185 triliun yang juga sebagian masih dicadangkan.
  3. Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan anggaran Rp145,7 triliun
  4. Kementerian Pekerjaan Umum dengan anggaran Rp118,5 triliun
  5. Kementerian Kesehatan dengan anggaran Rp114 triliun
  6. Kementerian Agama dengan anggaran Rp88,8 triliun
  7. Kementerian Sosial dengan anggaran Rp84,4 triliun
  8. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan anggaran Rp61 triliun
  9. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan anggaran Rp55 triliun
  10. Kementerian Keuangan dengan anggaran Rp52 triliun.

2. Strategi besar kebijakan pemerintah

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)
ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Pemerintah menetapkan strategi besar kebijakan dengan tujuan mendorong kedaulatan pangan dan energi serta menciptakan ekonomi yang produktif dan inklusif.

Strategi tersebut mencakup sejumlah program prioritas, di antaranya ketahanan pangan yang diarahkan untuk memperkokoh stabilitas dan menumbuhkan keberlanjutan. Kemudian ketahanan energi ditetapkan sebagai tulang punggung ketangguhan dan pertumbuhan.

Selain itu, terdapat program makan bergizi gratis yang dimaksudkan untuk memberdayakan Indonesia melalui asupan bergizi. Di bidang pendidikan, pemerintah menekankan pentingnya pendidikan berkualitas untuk mewujudkan kemajuan. Program kesehatan diarahkan agar masyarakat sehat sehingga dapat mendukung ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Strategi ini juga menyentuh pembangunan desa, koperasi, dan UMKM dengan tujuan mengatasi kemiskinan dan ketimpangan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Di sisi lain, pertahanan semesta diposisikan sebagai fondasi kemandirian ekonomi, sosial, dan politik guna mendukung kesejahteraan berkeadilan. Pemerintah juga mendorong akselerasi investasi dan perdagangan global untuk memperkuat Indonesia dalam rantai pasok dan investasi internasional.

3. Alokasi belanja pemerintah pusat

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)
ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Manfaat yang diterima langsung masyarakat sebesar Rp1.376,9 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

  • Program Keluarga Harapan (PKH) Rp28,7 triliun
  • PIP/KIP Kuliah/beasiswa lainnya Rp88,6 triliun
  • Kartu Sembako (BPNT) Rp43,8 triliun
  • Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rp69,0 triliun
  • Cek Kesehatan Gratis & TB, revitalisasi RS Rp7,3 triliun
  • Renovasi/Revitalisasi Sekolah Rp22,5 triliun
  • Makan Bergizi Gratis Rp335,0 triliun
  • Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Rp27,9 triliun
  • Preservasi jalan dan jembatan Rp24,9 triliun
  • Perumahan Rp48,7 triliun
  • Bendungan & Irigasi Rp12 triliun
  • Koperasi desa/kelurahan Merah Putih Rp83 triliun
  • Subsidi Non Energi, antara lain Subsidi KUR dan pupuk Rp108,8 triliun
  • TPG/TPD Non PNS Rp63,5 triliun
  • Subsidi Energi dan Kompensasi Rp381,3 triliun
  • Lumbung Pangan Rp22,4 triliun
  • Bulog dan cadangan pangan Rp28,5 triliun
  • Kampung nelayan & pergaraman nasional Rp6,6 triliun
Share
Topics
Editorial Team
Jujuk Ernawati
EditorJujuk Ernawati
Follow Us

Latest in Business

See More

5 Bedanya Sinking Fund dan Dana Darurat yang Harus Kamu Tahu

19 Okt 2025, 13:13 WIBBusiness