Kontraktor Diminta Pacu Produksi Minyak, Ancamannya Tak Main-main

14 Nov 2024, 12:35 WIB

Ilustrasi Sumur Minyak (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan pihaknya telah menerima mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan produksi minyak nasional guna mengurangi ketergantungan pada impor.

Saat ini, produksi minyak Indonesia berada di angka sekitar 600 ribu barel per hari, sementara konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari, sehingga memaksa negara mengimpor sekitar 1 juta barel per hari.

Untuk mencapai target tersebut, Bahlil menekankan pentingnya memaksimalkan potensi domestik dan melakukan inventarisasi regulasi yang menghambat percepatan peningkatan produksi minyak.

"Perintahnya adalah inventarisir aturan, aturan-aturan mana yang tidak memungkinkan untuk melakukan percepatan lifting, maka segera kita lakukan penyesuaian, terutama kepada Perman, Kepmen, PP supaya kita bagaimana mendorong untuk bisa terjadi peningkatan lifting," kata Bahlil di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis (14/11/2024).

1. Pemerintah ancam tarik WK Migas dari kontraktor yang belum punya PoD

ilustrasi perusahaan minyak dan gas (migas) dunia (IDN Times/Arief Rahmat)

Bahlil menyatakan pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap 301 wilayah kerja (WK) migas yang telah dieksplorasi namun belum mencapai tahap Plan of Development (PoD).

PoD adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam industri minyak dan gas bumi. Dokumen merinci rencana pengembangan lapangan migas secara terpadu, mencakup aspek teknis, ekonomis, serta standar kesehatan dan keamanan.

Dalam upaya meningkatkan produksi minyak nasional, pemerintah akan mendorong percepatan PoD di wilayah-wilayah tersebut. Jika hingga batas waktu yang ditentukan kontraktor masih belum menunjukkan kemajuan signifikan, pemerintah tidak akan segan untuk meninjau ulang komitmen mereka.

"Kalau sampai dengan waktu yang ditentukan, mereka juga masih banyak alasan, maka tidak menutup kemungkinan untuk kita melakukan tinjau. Dan, bisa-bisa kalau memang mereka tidak punya keseriusan, kita tawarkan kepada investor lain," paparnya.

2. Separuh lebih WK Migas belum PoD ada di bawah pengelolaan Pertamina

Ilustrasi kilang minyak (IDN Times/Arief Rahmat)

Bahlil menyebut dari 301 wilayah kerja migas yang telah dieksplorasi namun belum mencapai tahap PoD, sekitar 195 di antaranya berada di bawah pengelolaan Pertamina.

Mantan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu juga mencatat bahwa dari total produksi minyak nasional sebesar 600 ribu barel per hari, sekitar 65 persen disumbangkan oleh Pertamina.

"Nah dari 301 ini, ada sekitar 195 itu dikuasa oleh Pertamina. Dan memang lifting kita, 65 persen dari 600 ribu itu liftingnya dari Pertamina," tuturnya.

3. Pemerintah putar otak buat genjot produksi minyak sesuai arahan Prabowo

Ilustrasi Kilang Minyak Pertamina (Dok. Pertamina)

Bahlil mengapresiasi peningkatan produksi minyak harian ExxonMobil yang awalnya diperkirakan sekitar 100 ribu barel per hari, namun pada Agustus 2024 telah mencapai 140 ribu barel per hari, dan saat ini mencapai 163 ribu barel per hari.

Peningkatan tersebut dicapai melalui intervensi teknologi dan tata kelola yang baik. Untuk itu, Bahlil menyarankan model tersebut dapat diterapkan oleh KKKS lain untuk meningkatkan produktivitas mereka. Dia juga menekankan pentingnya memberikan insentif yang sesuai, dengan Internal Rate of Return (IRR) bagi KKKS ditetapkan antara 13 persen hingga 17 persen.

Untuk mempercepat peningkatan produksi, Bahlil menginstruksikan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk menempatkan sebagian dari 650 pegawainya ke dalam tim KKKS.

"Saya bilang sebagian dilimpahkan kepada KKKS untuk menjadi bagian dari tim mereka agar kita tahu apa masalah mereka. Kalau memang harus negara bisa hadir, bisa melakukan percepatan. Itu menyangkut dengan lifting," tambahnya.