Jakarta, IDN Times - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan kuota rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2024 ditambah sebanyak 34 ribu unit.
"(Kuota FLPP) untuk unit rumahnya dari 166 ribu unit ditambah 34 ribu unit, Rp4,3 triliun tambahannya (anggaran kuota FLPP)," kata Basuki dikutip dari ANTARA, Rabu (28/8/2024).
Basuki menjelaskan, kuota FLPP yang ditetapkan sebelumnya sebanyak 160 ribu sudah habis, sementara masyarakat yang meminati bantuan pembiayaan perumahan FLPP masih banyak pada tahun ini. Karena itu, pemerintah menambah kuotanya.
"Jadi yang tambahan 34 ribu unit itu karena kuota FLPP 2024 sebanyak 166 ribu unit sudah habis. Jadi memang peminatnya masih banyak. Kenapa ditambah 34 ribu karena yang 166 ribu habis," tutur Basuki.
Pemerintah melalui Kementerian PUPR sebelumnya telah mengalokasikan dana bantuan pembiayaan FLPP sebesar Rp13,72 triliun untuk 166 ribu unit rumah pada tahun ini.
Kementerian PUPR juga mengalokasikan dana Rp0,68 triliun untuk 166 ribu unit Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan dana peserta tabungan perumahan rakyat untuk Pembiayaan Tapera sebesar Rp0,83 triliun untuk 7.251 unit rumah.
Pemerintah pada tahun lalu telah menyalurkan Rp26,3 triliun dana FLPP untuk 229 ribu unit rumah. Selain itu, Rp895 miliar untuk penyaluran 220 ribu unit SBUM.
Pemerintah juga menyalurkan Rp52 miliar untuk pembayaran 13.993 unit Bantuan Biaya Administrasi, dan Rp1,09 triliun dana peserta Tapera untuk penyaluran 7.020 unit pembiayaan Tapera.
Sementara mengenai kuota rumah subsidi skema FLPP pada 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden terpilih Prabowo Subianto.
Basuki tidak menyebutkan berapa kuota yang diajukan Kementerian PUPR untuk program tersebut pada tahun depan. Namun, menurutnya, kuotanya akan lebih banyak dibandingkan tahun ini.
Adapun FLPP merupakan salah satu program di sektor perumahan yang memungkinkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk dapat memiliki rumah dengan bunga lebih ringan, yaitu 5 persen fixed rate selama tenor berjalan.