Lawan Penurunan Industri, Uni Eropa Siapkan Aturan Made in Europe

Uni Eropa tengah menghadapi penurunan kinerja industri akibat meningkatnya kompetisi dari China dan Amerika Serikat (AS), yang didorong oleh kebijakan subsidi besar-besaran serta penerapan tarif bea cukai tinggi. Sektor-sektor energi intensif seperti baja dan semen menjadi yang paling terdampak, karena biaya produksi yang tinggi disertai dengan permintaan pasar yang menurun.

Laporan yang disusun oleh mantan Presiden Bank Sentral Eropa, Mario Draghi, memperingatkan bahwa tanpa tindakan cepat dan tepat, industri Eropa berisiko mengalami kematian lambat. Kondisi ini menuntut langkah kebijakan yang lebih agresif untuk melindungi daya saing dan memperkuat kapasitas produksi di dalam negeri.

Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa asal Prancis, Stéphane Séjourné, menegaskan bahwa perubahan hubungan ekonomi global menempatkan Eropa pada posisi sulit.

“Kembalinya pola ekonomi berbasis kekuatan melalui tarif, subsidi besar, dan kompetisi tidak adil membuat Eropa harus memilih memperkuat kebijakan industri yang ambisius dan realistis, atau menerima pengikisan bertahap basis industrinya,” tulis Séjourné dalam surat kepada para pemimpin industri, dikutip Euronews.

Defisit perdagangan Uni Eropa dengan China juga mencapai sekitar 350 miliar euro (Rp6,8 kuadriliun) pada tahun 2025, memperkuat urgensi adopsi kebijakan proteksi dan dukungan domestik untuk menjaga keberlanjutan industri kawasan tersebut.

Uni Eropa mengusulkan rancangan Undang-Undang Industrial Accelerator Act (IAA) yang mewajibkan penggunaan dana publik Eropa untuk mendukung produksi lokal guna mempertahankan posisi Eropa sebagai kekuatan industri global. Dalam rancangan tersebut, ditetapkan bahwa setiap penggunaan uang publik harus berkontribusi langsung terhadap produksi di dalam kawasan Eropa.

Persentase konten “Made in Europe” masih dalam pembahasan, dengan kisaran antara 60 persen hingga 80 persen, termasuk untuk produk yang dibuat oleh perusahaan non-Eropa di wilayah Uni Eropa. Regulasi ini juga menetapkan bahwa investasi asing senilai lebih dari 100 juta euro (Rp1,9 triliun) harus memenuhi sejumlah syarat, seperti berbagi teknologi, merekrut tenaga kerja lokal, dan menjalin kerja sama melalui skema joint venture.

Selain itu, rencana ini juga berfokus pada penciptaan pasar unggulan untuk produk rendah karbon seperti baja hijau dan hidrogen. IAA akan mempermudah pemberian bantuan negara bagi proyek-proyek dekarbonisasi, sekaligus mendorong transisi industri ke arah yang lebih berkelanjutan dan inovatif.

Pemimpin industri Eropa menyambut baik rancangan undang-undang "Made in Europe" sebagai langkah strategis menuju kemandirian ekonomi, serupa dengan kebijakan "Made in China" atau "Buy American". Mereka meminta dukungan finansial melalui lelang publik atau bantuan negara untuk memperkuat produksi di sektor-sektor strategis.

"Sekaranglah saatnya Eropa memproduksi lebih banyak, terutama secara strategis. Untuk menjamin keamanan ekonomi kita, kita harus mendukung dan mengurangi risiko pada rantai nilai kunci kita," tulis surat pemimpin industri, dilansir Bloomberg.​

Namun, sembilan negara anggota Uni Eropa seperti Czechia dan Estonia menyatakan kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat memicu dampak negatif terhadap kompetisi internal dan kenaikan harga. Presentasi resmi rancangan IAA dijadwalkan pada 29 Januari 2026, meskipun berpotensi mengalami penundaan akibat perdebatan politik antarnegara.