LPI Jadi Alternatif Modal Infrastruktur, Sri Mulyani: Bukan Utang

14 Apr 2022, 14:05 WIB

Menteri Keuangan, Sei Mulyani Indrawati dalam Penandatanganan Perjanjian Induk antara INA dengan Hutama Karya dan Konfirmasi Dimulainya Transaksi dengan Waskita Karya-WTR (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) adalah alternatif pembiayaan proyek-proyek infrastruktur prioritas di Tanah Air.

Sri Mulyani menegaskan, modal yang diperoleh dari LPI sebagai sovereign wealth fund (SWF) Indonesia bukanlah utang atau surat berharga jangka pendek.

"Pembentukan INA sebuah momentum penting di mana Indonesia mengembangkan creative financing selanjutnya. Yaitu dengan membuat platform yang sangat kredibel untuk bisa bekerjasama dengan investor-investor dari berbagai sumber," kata Sri Mulyani dalam Penandatanganan Perjanjian Induk antara INA dengan Hutama Karya dan Konfirmasi Dimulainya Transaksi dengan Waskita Karya-WTR, Kamis (14/4/2022).

1. Proyek-proyek infrastruktur dapat kepastian suntikan modal dari LPI

Penandatanganan Perjanjian Induk antara INA dengan Hutama Karya dan Konfirmasi Dimulainya Transaksi dengan Waskita Karya-WTR. (dok. Hutama Karya)

Selain itu, menurut Sri Mulyani, INA juga memberikan kepastian investasi atau suntikan modal terhadap proyek-proyek strategis nasional (PSN).

"Dengan tata kelola yang mengikuti standar internasional, maka kita mampu menarik investment ekuitas yang bersifat jangka panjang, yaitu melakukan investais tidak untuk kemudian dilepas dalam jangka pendek. Ini akan sangat memberikan tambahan stabilitas bagi pembangunan Indonesia," ucap dia.

2. RI harus bisa yakinkan investor buat suntik modal ke proyek-proyek infrastruktur

Penandatanganan Perjanjian Induk antara INA dengan Hutama Karya dan Konfirmasi Dimulainya Transaksi dengan Waskita Karya-WTR. (dok. Hutama Karya)

Meski begitu, untuk mendapat permodalan dari INA, Indonesia masih perlu berupaya menggaet investor agar mau mengucurkan dananya. Salah satunya bisa dilakukan dengan menginformasikan bagaimana risiko saat berinvestasi di suatu proyek, terutama proyek infrastruktur.

"Strategi co-investasi yang dapat meningkatkan modalitas inevstasi kita, terutama dana yang sudah dimasukan dalam INA, menjadi pertaruhan kemampuan Indonesia untuk memberikan keseimbangan, di satu sisi yaitu meyakinkan investor dengan tingkat risiko yang acceptable, dan disi lain memberikan suatu jaminan kepastian investasi," ucap dia.

3. APBN hanya bisa danai 37 persen dari kebutuhan proyek infrastruktur

Ilustrasi pembangunan jalan tol. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra

Sri Mulyani mengatakan, pembangunan infrastruktur di Indonesia sangatlah penting, karena turut menentukan kemampuan daya saing Indonesia dengan negara lain, terutama ASEAN 5.

"APBN dalam hal ini menyediakan sebesar Rp 2.385 triliun atau 37 persen dari kebutuhan," tutur Sri Mulyani.