Luhut Minta Investor Tak Panik Hadapi Peringatan MSCI

02 Feb 2026, 11:34 WIB

Trio Hamdani

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan. (IDN Times/Trio Hamdani)

Intinya sih...

DEN mendukung paket reformasi pasar modal
Pergantian pimpinan BEI-OJK jadi momentum pembaruan
Reformasi pasar modal bagian dari reformasi ekonomi yang lebih luas

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi dinamika pasar modal Indonesia setelah evaluasi dan peringatan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang diikuti koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Luhut menyampaikan volatilitas jangka pendek sebagai mekanisme pasar yang wajar dan tidak mencerminkan perubahan fundamental ekonomi nasional. Masukan dari MSCI dipandang sebagai momentum mempercepat reformasi struktural agar pasar modal Indonesia menjadi lebih sehat, transparan, adil, dan kompetitif.

“Kita tidak perlu panik. Peringatan MSCI adalah cerminan yang jujur atas area yang perlu diperbaiki. Ini momentum untuk membangun pasar modal yang kredibel, yang dipercaya investor karena sistemnya kuat, bukan karena spekulasi,” kata Luhut dalam keterangan tertulis, Senin (2/2/2026).

Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan otoritas terkait akan memperketat pengawasan perdagangan, termasuk pemantauan transaksi tidak wajar, penindakan praktik manipulasi, serta penguatan komunikasi pasar yang lebih cepat dan jelas. Perlindungan investor dan stabilitas pasar menjadi prioritas.

1. DEN dukung paket reformasi pasar modal

IHSG melemah 5,91 persen pada penutupan perdagangan sesi I, Kamis (29/1/2026). (IDN Times/Pitoko)

DEN mendukung langkah perbaikan yang telah diumumkan pemerintah, OJK, dan BEI. Pemerintah akan merevisi dan memperkuat ketentuan pengungkapan ultimate beneficial owner (UBO) bagi emiten utama, disertai mekanisme verifikasi dan sanksi tegas untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor.

Selain itu, pemerintah mendorong peningkatan free float saham, khususnya emiten berkapitalisasi besar, untuk memperbaiki likuiditas dan kualitas price discovery. Ambang minimum free float akan dinaikkan bertahap menjadi 15 persen dari sekitar 7,5 persen saat ini melalui peta jalan yang jelas, sebagai bagian dari paket reformasi transparansi dan fairness guna mengurangi risiko distorsi harga.

Pemerintah juga mendorong percepatan demutualisasi BEI untuk memperkuat tata kelola bursa agar lebih independen, profesional, dan akuntabel.

Untuk memperdalam likuiditas domestik, pemerintah mendukung OJK dan BEI menaikkan batas atas investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi hingga 20 persen dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

“Dengan memperbesar peran investor institusi domestik, kita membangun bantalan likuiditas agar pasar tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi arus modal asing,” jelas Luhut.

2. Pergantian pimpinan BEI-OJK jadi momentum pembaruan

potret Mahendra Siregar (ojk.go.id)

Pengunduran diri jajaran direksi BEI dan sejumlah pejabat tinggi OJK dipandang sebagai peluang pembaruan kepemimpinan melalui proses seleksi yang transparan dan berbasis merit.

“Kita membutuhkan pemimpin yang berani mengeksekusi perubahan dan menegakkan aturan. Pasar modal harus menjadi pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas,” ujar Luhut.

Di sisi pengawasan, OJK dan BEI didorong mengadopsi teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi anomali harga dan pola transaksi yang berpotensi merugikan investor secara lebih cepat dan akurat.

3. Bagian dari reformasi ekonomi

Ilustrasi Bursa Efek Indonesia (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Luhut menyampaikan reformasi pasar modal merupakan bagian dari reformasi ekonomi yang lebih luas, mencakup pasar modal, sektor riil, kebijakan industri, hingga reformasi kelembagaan seperti konsolidasi BUMN melalui Danantara dan deregulasi.

Pemerintah bersama OJK dan BEI akan menyampaikan perkembangan implementasi kebijakan secara berkala serta membuka ruang dialog dengan pelaku pasar. Komitmen pemerintah diarahkan pada pembangunan pasar modal yang modern, kredibel, transparan, dan adil.

“Mari kita bergerak serempak. Dari pasar modal, sektor riil, kebijakan industri, hingga reformasi kelembagaan seperti konsolidasi BUMN melalui Danantara dan berbagai deregulasi. Semuanya diarahkan pada satu tujuan: memperkuat daya saing ekonomi nasional sesuai visi Presiden,” kata Luhut.