Memutus Rantai Tengkulak, Menjemput Keadilan: SPP Bulog untuk Rakyat

Manajer Operasi SPP Kendal Mochamad Aziz Latif mengatakan, pihaknya membeli GKP langsung dari petani untuk pengadaan beras komersial. Hal itu memangkas rantai pasok yang selama ini terlalu panjang, sehingga petani tak perlu lagi berhadapan dengan tengkulak.

“Petani jual langsung ke Bulog itu, dia langsung mendapatkan harga akhir ya, harga akhir pabrik. Tapi kalau ke tengkulak kan, ini tengkulaknya dapat untung,” kata Aziz.

Menurut dia, dengan mekanisme pengadaan beras komersial, Bulog juga dapat membeli GKP di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP), apabila kualitas gabah yang diberi berkualitas tinggi.

“Pemerintah kan memerintahkan HPP GKP Rp6.500 per kilogram (kg), itu harga minimal yang didapat petani. Ketika padinya bagus kualitasnya, dia berhak mendapat harga yang lebih tinggi, di sekitar Rp7 ribu mungkin. Tapi ketika si tengkulak, dia menggunakan ‘ya kan harganya Rp6.500’, karena kan dia mau jual lagi ke pabrik, dia cari untung,” ucap Aziz.

Kehadiran SPP Bulog juga menjamin ketersediaan beras berkualitas tinggi untuk masyarakat. Sebab, produksi dilakukan sesuai dengan pesanan yang datang.

“Kita bisa memberikan beras yang bagus, yang berkualitas, bisa dikenal masyarakat, masuk ke ritel-ritel modern seperti sekarang ini,” tutur Aziz.

Selain bertugas melakukan pengadaan beras komersial, SPP Kendal juga menjadi fasilitas pendukung operasional Kantor Cabang Bulog Semarang ketika dibutuhkan untuk menambah stok cadangan beras pemerintah (CBP).

“Dari sisi PSO (public service obligation) SPP ini diharapkan bisa mendukung operasional kantor cabang, ketika dibutuhkan untuk proses misalnya maklun pengolahan GKP menjadi beras. Saat ini kan penugasan pemerintah kan penyerapannya GKP. Kemudian diproses menjadi beras,” ucap Aziz.

SPP Kendal tak hanya dibangun untuk mengolah padi dari pengadaan Bulog. Petani bisa menggunakan jasa pengeringan dan penggilingan dengan tarif yang terjangkau.

Aziz mengatakan, mesin pengering (dryer) yang ada di SPP Kendal dapat melakukan pengeringan jauh lebih cepat dibandingkan metode tradisional (dijemur). Petani juga bisa mengeringkan gabahnya kapan saja. Sementara, pengeringan metode tradisional tak bisa dilakukan saat hujan turun.

Melengkapi itu, mesin penggiling di SPP Kendal bisa menghasilkan beras premium, di mana beras yang diolah bisa mengkilap, putih, dan memiliki tingkat butir patah yang sesuai ketentuan kualitas premium.

“Ada juga polisher-nya, jadi beras lebih mengkilap, terus ada color sorter. Jadi butir yang kuning atau menghitam akan ter-reject. Sehingga beras yang dihasilkan putih merata. Tingkat butir patahnya pun sudah bisa diatur. Premium kan dia maksimal 15 persen,” kata Aziz.

Sayangnya, manfaat dari kehadiran SPP belum bisa dirasakan seluruh petani di Indonesia.

Berdasarkan data Perum Bulog, saat ini baru ada 10 SPP yang titiknya tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kehadiran SPP dinantikan oleh petani di wilayah lainnya, seperti di Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatra Barat (Sumbar). Neli, petani asal Palupuh mengatakan, penawaran dengan harga akhir pabrik adalah sesuatu yang ingin dia dapatkan. Sebab, setiap panen, Neli masih harus berhadapan dengan tengkulak.

“Ya selama ini enggak pernah ada, selalu ke tengkulak. Enggak tahu apa bulan, atau tahun besok ya bakal ada (SPP Bulog). Kan kalau harganya bisa lebih tinggi, alhamdulillah,” tutur Neli kepada IDN Times.

Neli mengaku, terakhir kali menjual hasil panennya ke tengkulak seharga Rp6.300 per kg. Dia rela menjual hasil panennya dengan harga rendah, karena takut gabahnya tak terjual.

“Saya jual pas murah tuh, Rp6.300. Pas saya panen itu harga lagi murah. Kalau enggak panen, mahal,” ucap Neli.

Pengamat Pertanian, Khudori mengatakan infrastruktur pascapanen (IPP) seperti SPP Bulog menjadi kebutuhan yang tak bisa dihindari.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2025, pangsa produksi beras masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Total produksi beras di Jawa Timur sebesar 6,03 juta ton (17,37 persen), Jawa Barat 5,9 juta ton (17,02 persen), dan Jawa Tengah 5,35 juta ton (15,42 persen). Ketiga provinsi itu menyumbang 49,81 persen dari total produksi beras di Indonesia pada tahun tersebut.

Data itu menunjukkan, produksi pangan masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu. Oleh sebab itu, Khudori menilai kehadiran SPP tak hanya menguntungkan petani, tapi juga memberikan masyarakat akses merata pada komoditas pangan yang terjangkau.

“Kalau secara fisik (komoditas pangan) itu bisa diakses, dan rantai distribusi, rantai pasok, logistik itu dibenahi dengan membangun berbagai infrastruktur ini, harapannya tentu menurunkan biaya logistiknya, sehingga disparitas harga antara daerah produsen dan daerah konsumen itu tidak sedemikian tinggi,” kata Khudori saat dihubungi IDN Times.

Perum Bulog sendiri ditargetkan membangun 100 IPP, yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 14 tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. Khudori menekankan agar Bulog segera merealisasikan pembangunan 100 IPP tersebut.

Khudori mengatakan, pembangunan IPP akan melengkapi infrastruktur yang dimiliki Bulog, yakni 26 kantor wilayah, 133 kantor cabang, 504 kompleks gudang, dan 4.700 pegawai. Menurut dia, tak banyak korporasi memiliki kekuatan sebesar itu.

Dengan profil tersebut, Bulog berpotensi menjadi perusahaan raksasa dalam rantai pasok pangan. Kapasitas itu mendukung Bulog untuk menjalankan penugasan PSO, sekaligus melaksanakan fungsi komersial.

“Kedua fungsi ini bisa saling melengkapi,” beber Khudori.

Hal senada diungkapkan Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-59 Bulog, Senin (11/5) lalu. Dengan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 100 IPP, harapannya Bulog bisa meningkatkan kapasitasnya dalam mengamankan stok beras.

“Nah, itulah makanya kita diperintahkan Bapak Presiden untuk bangun gudang, terus pertanian juga ditingkatkan. Kita Bulog nanti akan dibesarkan,” ucap Rizal di kantor pusat Perum Bulog, Jakarta Selatan.

Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog, Sudarsono Hardjosoekarto mengatakan, sesuai Perpres 14/2026, IPP yang dibangun terdiri dari sarana penyimpanan (gudang, silo gabah dan silo jagung), sarana penggilingan padi, sentra pengeringan jagung, dan sentra pengolahan beras.

Pembangunannya akan dilakukan di lahan milik Bulog, dan juga tanah hibah dari pemerintah daerah (Pemda) yang nanti akan berganti status menjadi aset Bulog.

Sejauh ini, ada 88 titik lahan yang sudah memasuki tahap perencanaan, sementara sisanya masih dalam proses hibah dari Pemda.

“Saat ini pembangunan fisik belum dilaksanakan, dan masih dalam tahap persiapan tenderkonsultan/PMC yang nantinya bertugas membuat perencanaan desain bangunan IPP,” tutur Sudarsono dalam keterangan yang diterima IDN Times.

Kembali ke Rizal, dia berharap, pembangunan 100 IPP bisa mewujudkan cita-cita kemandirian pangan Indonesia.

“Ini harapan kami, sehingga yang disampaikan Pak Presiden kemandirian pangan itu kita betul-betul mandiri pangan. Tidak lagi impor karena stok kita yang luar biasa,” kata Rizal.

Dengan kemandirian itu, masyarakat bisa mengakses pangan dengan harga yang terjangkau. Bagi petani seperti Masfur dan Neli, harapan itu sesungguhnya sederhana: hasil panen dihargai layak, dan mereka tak lagi bergantung pada tengkulak.