Menaker Tegur Perusahaan yang Langgar Aturan Magang Nasional

Yassierli menegaskan setiap laporan terkait dugaan pelanggaran langsung ditindaklanjuti oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Dari laporan yang masuk, terdapat perusahaan yang terbukti tidak menjalankan program sesuai aturan.

“Kami menerima laporan dan langsung menindaklanjutinya. Sudah ada beberapa perusahaan yang kami tegur,” ujar Yassierli.

Ia menjelaskan, Kemnaker membuka kanal konsultasi dan pengaduan bagi perusahaan maupun peserta magang. Perusahaan dapat menyampaikan pengaduan melalui WhatsApp di nomor 08132064789, sementara peserta magang dapat menghubungi 08132064787. Selain itu, pengaduan juga dapat disampaikan melalui pesan langsung akun Instagram resmi @Kemnaker.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan agar pelaksanaan Program Pemagangan Nasional berjalan sesuai regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut Yassierli, monitoring dan evaluasi Program Pemagangan Nasional dilakukan secara berkelanjutan, termasuk terhadap pelaksanaan batch I hingga batch III. Evaluasi menyeluruh direncanakan dilakukan setelah program memasuki bulan keempat atau kelima.

“Program ini kami nilai memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan keterampilan lulusan perguruan tinggi. Evaluasi secara komprehensif akan kami lakukan setelah memasuki bulan keempat atau kelima pelaksanaan, dan kami berharap dukungan berkelanjutan dari Komisi IX,” ujarnya.

Yassierli juga menyebut evaluasi yang dilakukan saat ini masih bersifat kualitatif berdasarkan hasil pemantauan selama pelaksanaan magang.

“Kami berencana, sesudah 4 bulan, atau mendekati bulannya ke 5, kita akan lakukan evaluasi secara komprehensif, saat ini baru evaluasi-evaluasi kualitatif,” ujar Yassierli.

Dalam rapat kerja tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyampaikan adanya aduan dari peserta magang terkait dugaan pelanggaran oleh perusahaan. Aduan tersebut mencakup pemutusan perjanjian magang sebelum masa enam bulan berakhir, pembagian kerja yang tidak sesuai, hingga pungutan liar.

“Ada perusahaan-perushaan yang mempekerjakan tidak sesuai yang ditawarkan di awal, juga ada perusahaan yang meminta uang kepada peserta magang. Mohon diperhatikan,” ujar Nihayatul.

Komisi IX DPR RI meminta Kemnaker memperkuat pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan Program Pemagangan Nasional.

Yassierli menyampaikan bahwa Program Pemagangan Nasional angkatan pertama telah mencapai target kuota 100 ribu peserta dan saat ini masih berjalan. Meski demikian, terdapat sebagian peserta yang mengundurkan diri karena telah mendapatkan pekerjaan.

“Alhamdulillah angkatan Pertama Magang, 100.000 orang, kita sudah fasilitasi, dan sekarang sedang berjalan,” kata Yassierli.

Kemnaker mencatat, hingga saat ini terdapat lebih dari 5.168 perusahaan serta sekitar 2.886 unit kerja kementerian dan lembaga yang terlibat sebagai penyelenggara program. Total posisi magang mencapai sekitar 15.045 job title di perusahaan dan 4.566 job title di kementerian/lembaga, dengan jumlah mentor sebanyak 30.301 orang.

Peserta Program Pemagangan Nasional menjalani magang selama enam bulan, menerima uang saku setara Upah Minimum Kabupaten/Kota bagi daerah yang menetapkan UMK, serta memperoleh perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Pemerintah juga mendorong perusahaan dan instansi pemerintah untuk memberikan sertifikat kepada peserta setelah menyelesaikan program magang.

“Kami terus mendorong perusahaan dan instansi pemerintah agar memberikan sertifikat kepada peserta setelah menyelesaikan program magang selama enam bulan,” ujar Yassierli.