Menanti Dana China Penambal Biaya Kereta Cepat yang Bengkak

Proyek Kereta Cepat sendiri telah dibangun sejak 21 Januari 2016. Awalnya, kebutuhan biaya proyek tersebut diperkirakan hanya 6,07 miliar dolar AS atau setara Rp86,67 trililiun. Namun, pada akhirnya ditetapkan biaya proyek bertambah lagi sebesar Rp18,76 triliun.

Penyebab utama biaya proyek bengkak adalah pembebasan lahan, di mana harga tanah yang perlu dibebaskan naik. Penyebab kedua adalah situasi-situasi yang tidak terduga seperti kondisi geologi di tunnel 2 yang berada di area clay shale. Kondisi itu membuat pembangunan sempat terhambat dan akhirnya berdampak pada penambahan biaya.

Berdasarkan jurnal Politeknik Negeri Bandung, clay shale merupakan jenis tanah ekspansif yang akan mengalami pengembangan atau peningkatan volume apabila berkontaksi dengan air.

Ketiga, pandemik COVID-19 yang melanda Indonesia pada 2020 menyebabkan pembengkakan biaya dari penerapan protokol kesehatan, proses karantina, dan juga tes COVID-19.

Lalu, proyek KCJB juga menggunakan teknologi GSM-R untuk persinyalan kereta api cepat. Teknologi itu digunakan sebagai teknologi transmisi data (train control data) mengadopsi teknologi yang dipakai di China Railway. Di China, penggunaan frekuensi GSM-R tidak tidak membutuhkan biaya.

Kelima, pembengkakan biaya proyek KCJB juga disebabkan kebutuhan investasi untuk instalasi listrik. Keenam, ada beberapa pekerjaan lainnya yang menyebabkan kebutuhan biaya untuk proyek tersebut melonjak.

Untuk memastikan proyek Kereta Cepat bisa kembali dilanjutkan, pemerintah melalui APBN menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI selaku ketua konsorsium BUMN di proyek tersebut. PMN yang disetujui sebesar Rp3,2 triliun.

Penyuntikan PMN itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penambahan PMN Indonesia ke Dalam Modal Saham PT KAI pada 31 Desember 2022 yang lalu.

VP Public Relations PT KAI, Joni Martinus mengatakan PMN itu bersumber dari APBN 2022. Dana itu dimanfaatkan untuk membiayai porsi ekuitas atau modal dari konsorsium Indonesia atas cost overrun proyek Kereta Cepat. Tujuannya untuk mengejar target operasi Kereta Cepat.

"Melalui PMN ini, KAI akan mengawal pembangunan KCJB agar dapat dinikmati masyarakat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kami bersama dengan seluruh stakeholder juga terus memperkuat komitmen serta meningkatkan koordinasi demi peningkatan keselamatan pembangunan proyek KCJB," kata Joni.

Selain itu, KAI juga mengajukan pinjaman tambahan kepada China Development Bank (CDB) sebesar 448 juta dolar AS atau setara Rp6,99 triliun untuk menutupi cost overrun proyek Kereta Cepat.

Berdasarkan laporan fakta material yang disampaikan KAI kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), pinjaman itu dicairkan CDB dalam dua seri, yakni dolar AS dan Yuan China.

Pencairan dilakukan dalam dua seri, yakni tertanggal 7 Februari 2024 untuk Fasilitas A dengan nominal 230,9 juta dolar AS atau setara Rp3,6 triliun.

Kedua, Fasilitas B 1,54 miliar Yuan China atau setara 217 juta dolar AS (Rp3,3 triliun) tertanggal 5 Februari 2024.Adapun pinjaman itu diteruskan kepada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yakni konsorsium BUMN yang memiliki 60 persen saham di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Konsorsium itu terdiri dari empat BUMN, yakni KAI, PT Wijaya Karya (Persero) tbk atau WIKA, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) atau PTPN VIII. Dalam konsorsium itu, KAI menjadi pemegang saham mayoritas.

“Pencairan tersebut langsung diteruskan ke PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) pada tanggal 7 Februari 2024,” tulis fakta material tersebut, Selasa (13/2/2024).

Sebelum memperoleh pinjaman tambahan dari CDB, KAI harus memiliki jaminan agar memperoleh dana. Pada 19 September 2023 lalu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah memberikan jaminan dengan landasan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

PMK itu menetapkan pemerintah menyediakan penjaminan atas keseluruhan dari kewajiban finansial PT KAI terhadap Kreditur berdasarkan perjanjian pinjaman. Kewajiban finansial ini terdiri atas pokok pinjaman, bunga Pinjaman, dan/atau biaya lain yang timbul, sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman.

Meski begitu, Sri mulyani memastikan penjaminan yang diberikan ke PT KAI telah melalui manajemen risiko yang panjang, dengana adanya audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Jadi ada implikasi dari cost overrun dari sisi PMN yang sudah kita lakukan ke PT KAI sebagai ketua konsorsiumnya dari pihak Indonesia dan dari sisi pinjaman tambahan. Nah pinjaman tambahan itu yang kemudian masuk di dalam tata laksana penjaminan yang kita berikan melalui PMK," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta.

Dengan masuknya PMN, pinjaman dari CDB, dan juga kepastian suntikan modal dari konsorsium Beijing Yawan, Wamen Tiko memastikan cost overrun proyek Kereta Cepat sudah tertutupi.

“Itu cukup, jadi nanti kita memang tinggal tunggu setoran ekuitas dari pihak Beijing Yawan saja. Jadi sudah cukup terpenuhi sebenarnya, sudah,” kata Tiko usai menghadiri perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di ballroom Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara, Senin (19/2/2024).

Dihubungi terpisah, Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Aditya Dwi Laksana mengatakan, setelah proyek Kereta Cepat mendapatkan dukungan modal, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator harus fokus dalam mengoptimalkan operasional dan okupansi kereta.

Pendapatan dari penjualan tiket menjadi penting untuk bisa memastikan proyek tersebut balik modal sesuai target. Selain itu, menurutnya percepatan pengembalian investasi juga perlu didukung dengan perpanjangan konsesi

"Misalnya KCIC bisa diberikan dukungan berupa perpanjangan masa konsesi lebih dari 50 tahun agar masa pengembalian modal dan pencapaian keuntungan lebih maksimal," ujar Aditya.