Jakarta, IDN Times - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian. Tugasnya meliputi pelaksanaan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, BKPM diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Didirikan pada 1973, BKPM bertugas untuk menggantikan fungsi yang sebelumnya dijalankan oleh Panitia Teknis Penanaman Modal, sebuah lembaga yang dibentuk pada tahun 1968.
Dalam struktur organisasinya, BKPM dipimpin oleh seorang kepala, sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM No. 90 tahun 2007. Pada 2009, status BKPM dikembalikan menjadi lembaga setingkat kementerian melapor langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
Dengan demikian, sasaran lembaga ini tidak hanya untuk meningkatkan investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri tapi juga, untuk mendapatkan investasi berkualitas yang dapat menggerakkan perekonomian Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja.
Sejak Juli 2016, BKPM dipimpin oleh Thomas Trikasih Lembong atau yang biasa dikenal dengan Tom Lembong. Sebelum menjabat sebagai Kepala BKPM, Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia periode Agustus 2015 hingga Juli 2016. Sebelum bergabung di kabinet, Tom Lembong memiliki rekam jejak profesional yang cukup panjang.
Pada 1994, Tom Lembong memulai kariernya di Morgan Stanley and Company sebagai Sales and Trading Associate. Kemudian, ia bekerja di Morgan Stanley Divisi Equitas (Singapura), menjabat sebagai Senior Manager di Departemen Corporate Finance Makindo, dan Investment Banker dari Deutsche Securities Indonesia.
Antara 2002 dan 2005, Tom Lembong menjabat sebagai Division Head dan Senior Vice President di Badan Penyehatan Perbankan Indonesia (BPPN). Ia bekerja dengan Principia Management Group dan pernah menjadi Managing Partner dan CEO di Quvat Management, sebuah pengelola dana ekuitas swasta yang didirikan pada tahun 2006.
Tom Lembong menerima gelar Sarjana (Bachelor of Arts) jurusan Desain Arsitektur dan Perkotaan dari Harvard University di Cambridge, AS pada tahun 1994. Ia juga terpilih sebagai Young Global Leader (YGL) oleh World Economic Forum (WEF) tahun 2008.
Pada jilid II pemerintahannya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengangkat Bahlil Lahadalia untuk memimpin BKPM pada 2019. Bahlil lahir dari keluarga kurang mampu yang membuatnya harus berpikir panjang, agar bisa membantu kedua orangtuanya.
Lantaran keterbatasan ekonomi, Bahlil terpaksa berjualan kue. Waktu mengenyam pendidikan di bangku SMP, ia sempat menjadi kondektur. Sementara saat SMEA, ia menjadi sopir angkot. Meski begitu ia tetap berprestasi dan pernah menjadi ketua OSIS saat berada di SMEA.
Dengan usaha dan kerja keras, anak kedua dari delapan bersaudara itu berhasil masuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura, Papua. Saat masa kuliah, Bahlil aktif berorganisasi. Dia bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Dengan bekal organisasi tersebut, dia terpilih menjadi ketua senat.
Kerja keras panjang dalam berbisnis membuahkan hasil. Perusahaan yang dirintisnya, PT Rifa Capital, akhirnya bisa mereguk sukses dan memiliki holding dari 10 perusahaan di antaranya PT Ganda Nusantara (shipping), PT Pandu Selaras (pertambangan emas), PT MAP Surveilance (pertambangan nikel).
Banyak jenis usaha yang telah digarap Bahlil, mulai dari sektor perkebunan, properti, transportasi, pertambangan, dan konstruksi. Pada Februari 2015, musyawarah nasional Hipmi ke-XV menetapkan Bahlil sebagai ketua umum Hipmi 2015-2018.
Setelah menjabat Kepala BKPM mengatakan, target investasi tak hanya masuk dalam jumlah yang besar melainkan harus berkualitas. Dia pun lantas menyampaikan empat strategi yang akan dijalankannya dalam memimpin lembaga tersebut.
Pertama, dia menekankan investasi harus menyerap lebih banyak tenaga kerja. Strategi selanjutnya adalah bermitra dengan pengusaha lokal. Ketiga, menurutnya, BKPM akan mendorong penyebaran investasi lebih luas namun berkualitas dan memiliki nilai tambah. Pihaknya akan terus mendorong investasi ke luar Pulau Jawa.
"Meski demikian, tidak sekadar meluas, tapi juga investasi harus berkualitas. Ada nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan kemitraan dengan pihak lokal," ungkapnya.
Pada poin keempat, dia menyoroti kemajuan teknologi yang lambat laun mengganti tenaga kerja manusia. Oleh karena itu, tantangan investasi di era kemajuan teknologi saat ini adalah kian meningkatnya inovasi teknologi yang mengganti tenaga kerja manusia.
Terakhir, dalam rangka mendorong investasi yang berkualitas dan menyerap banyak tenaga kerja, BKPM akan diarahkan untuk mendorong investasi di sektor manufaktur.