Mengenal Crowding Out Effect: Belanja Pemerintah Menghimpit Bisnis

Teori ini berpijak pada dinamika penawaran dan permintaan uang. Ketika pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan melalui kenaikan pajak atau penjualan surat utang, permintaan masyarakat dan pelaku bisnis terhadap pinjaman dengan bunga tinggi akan menurun.

Dampaknya, keinginan mereka untuk membelanjakan pendapatan yang berkurang juga ikut merosot, meski ada kecenderungan masyarakat lebih memilih menabung demi mengejar bunga yang lebih tinggi. Secara tidak langsung, pemerintah telah "menggusur" pengeluaran swasta demi membiayai pengeluarannya sendiri.

Penting untuk dicatat teori ini bertolak belakang dengan pandangan ekonomi klasik yang menganggap belanja pemerintah sebagai pendongkrak ekonomi saat masa sulit. Fenomena ini sering terlihat di negara dengan skala ekonomi besar seperti Amerika Serikat.

Pinjaman pemerintah yang masif dapat menyebabkan lonjakan suku bunga riil yang menyerap kapasitas kredit pasar, sehingga pengusaha enggan melakukan investasi modal. Padahal, banyak perusahaan sangat bergantung pada pembiayaan pinjaman untuk menjalankan proyek-proyek strategis mereka.

Penurunan belanja modal perusahaan berisiko meniadakan manfaat dari stimulus yang diberikan pemerintah melalui pinjaman tersebut. Secara teoritis, stimulus pemerintah dianggap lebih efektif saat ekonomi sedang berada di bawah kapasitas maksimal.

Jika dipaksakan saat kapasitas penuh, penurunan ekonomi justru bisa terjadi, yang kemudian berujung pada merosotnya penerimaan pajak dan memicu pemerintah untuk meminjam lebih banyak uang lagi hingga menciptakan siklus yang tidak berujung.

Selain itu, penggusuran ini bisa terjadi lewat jalur kesejahteraan sosial. Pajak tinggi untuk program sosial membuat sisa pendapatan masyarakat berkurang, yang berdampak pada turunnya donasi atau sumbangan swasta.

Di sektor kesehatan, perluasan layanan publik juga berpotensi membuat nasabah asuransi swasta berpindah ke layanan pemerintah. Hal ini memperkecil risk pool asuransi swasta yang mengakibatkan kenaikan premi dan berkurangnya cakupan perlindungan.

Hal serupa juga ditemukan pada proyek infrastruktur. Pembangunan jembatan atau jalan oleh pemerintah sering kali membuat perusahaan swasta enggan membangun proyek serupa, seperti jalan tol, karena dianggap tidak lagi menguntungkan atau kurang kompetitif.

Untuk memahami dampaknya secara konkret, bayangkan sebuah perusahaan yang merencanakan proyek modal senilai 5 juta dolar AS dengan bunga pinjaman 3 persen dan target pengembalian 6 juta dolar AS. Awalnya, perusahaan memproyeksikan laba bersih sebesar 1 juta dolar AS.

Namun, saat pemerintah meluncurkan paket stimulus yang memicu kenaikan suku bunga pinjaman menjadi 4 persen, model bisnis perusahaan otomatis berubah. Dengan biaya pinjaman yang melonjak 33,3 persen, biaya proyek membengkak menjadi 5,75 juta dolar AS.

Alhasil, proyeksi keuntungan merosot tajam hingga 75 persen dan hanya tersisa 250 ribu dolar AS. Kondisi inilah yang akhirnya memaksa perusahaan untuk membatalkan atau menunda proyek besar mereka.