Menkeu Purbaya Bakal Sisir Anggaran MBG yang Tak Optimal

Pemerintah menargetkan program MBG dapat disalurkan kepada 82,9 juta penerima manfaat, yang terdiri dari ibu hamil dan menyusui, anak di bawah usia 5 tahun (balita), hingga siswa tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Purbaya mengatakan, pihaknya sedang menilai sejauh mana efektivitas penyerapan anggaran program MBG. Hal ini karena pada 2025, realisasi anggaran MBG tidak mencapai target yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan lebih mendalam sejak awal tahun, dengan harapan penyerapan anggaran MBG dapat berjalan optimal dan program tersebut tepat sasaran.

“Kalau kita lihat tahun lalu (2025), anggaran yang terpakai hanya beberapa puluh triliun, tidak sampai seratus triliun. Untuk tahun ini, dengan tambahan anggaran, kita bisa ukur manfaatnya. Paling tidak, kami dapat melihat gambaran keseluruhan, sepertinya ada yang berlebih,” ujar Purbaya.

Peneliti IDEAS, Tira Mutiara menilai, menjadikan MBG sebagai program universal berpotensi membebani keuangan negara secara berlebihan. Jika program ini dijalankan penuh untuk seluruh sasaran, dengan total penerima manfaat sekitar 83 juta jiwa, yang terdiri dari 58 juta anak usia sekolah, dan 25 juta balita, serta ibu hamil dan menyusui maka MBG diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp350 triliun per tahun.

Padahal, berdasarkan simulasi Susenas 2025 dengan menggunakan tiga indikator utama, yaitu konsumsi telur ayam, konsumsi daging ayam, dan rasio pengeluaran rumah tangga untuk makanan, IDEAS mengidentifikasi 169 daerah prioritas MBG dengan total penerima manfaat sekitar 16,2 juta jiwa. Dengan pendekatan ini, kebutuhan anggaran diperkirakan hanya sekitar Rp66,1 triliun per tahun, atau sekitar 20 persen dari anggaran MBG saat ini.

“Masalah utama MBG bukan pada tujuannya, tetapi pada desainnya. Program ini terlalu besar, terlalu cepat, dan terlalu terpusat. Akibatnya, manfaat yang diterima anak justru jauh dari optimal,” kata Tira.

Selain persoalan sasaran, IDEAS juga menyoroti tingginya biaya program akibat sentralisasi pelaksanaan MBG. Dalam APBN 2026, dari pagu anggaran MBG sebesar Rp267,4 triliun, hanya sekitar 63 persen yang benar-benar digunakan untuk makanan, sementara sisanya terserap dalam biaya operasional, sewa fasilitas, dan margin penyedia layanan.

Berbagai laporan lapangan bahkan menunjukkan nilai makanan yang diterima siswa seringkali di bawah Rp10 ribu per porsi, bahkan hanya sekitar Rp6.000. Dengan memperhitungkan potensi kebocoran dan rente, IDEAS memperkirakan anak-anak hanya menerima sekitar 50 persen dari nilai manfaat yang seharusnya.

Sentralisasi MBG juga dinilai melemahkan peran usaha kecil dan petani lokal karena rantai pasok didominasi oleh pemasok besar dan produk pangan ultraproses. Kondisi ini berisiko memperkuat korporatisasi pangan sekaligus mendorong pola konsumsi yang tidak sehat.

IDEAS merekomendasikan dua langkah reformasi utama, yaitu mengubah MBG menjadi program bertarget geografis dan mendesentralisasikan pelaksanaannya ke sekolah, dengan melibatkan komite sekolah dan orang tua di bawah pengawasan pemerintah daerah.

“Dengan desentralisasi, MBG tidak hanya lebih efisien dan minim rente, tetapi juga bisa menjadi sarana pendidikan pangan, pemberdayaan petani lokal, dan penguatan ekonomi daerah,” ujar Tira.