Menkeu Purbaya Tolak Pendanaan Proyek Family Office dari APBN

Purbaya menegaskan, dana APBN telah difokuskan untuk membiayai program-program prioritas serta menggulirkan stimulus ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan. Dengan demikian, tidak ada lagi ruang anggaran yang bisa dialihkan untuk membiayai pembangunan family office yang ditargetkan Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, rampung pada tahun ini.

“Saya nggak akan alihkan anggaran ke sana. Saya fokus. Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pelaksanaannya pasti tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor. Itu aja,” tegasnya.

Tak hanya soal anggaran, Purbaya juga menyatakan dirinya tidak memberikan masukan apa pun terkait rencana pembangunan family office di Bali maupun wacana menjadikan wilayah tersebut sebagai pusat keuangan nasional.

Alasannya, meski kerap mendengar pembahasan terkait family office, Purbaya mengaku belum memahami secara mendalam konsep besar yang digagas oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu.

“Nggak (memberikan masukan apa pun). Kalau mau, saya doain lah. Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya nggak pernah lihat,” ujarnya.

Sebelumnya, Luhut mengungkapkan banyak miliarder asing yang berminat menyimpan uangnya di Indonesia. Namun, mereka meminta adanya kepastian hukum agar dana yang ditempatkan tetap aman.

Keinginan itu menjadi dasar rencana pemerintah membentuk family office di Bali, sebagai strategi untuk menarik dana global. Proyek ini juga disebut sebagai tindak lanjut dari inisiatif Global Blended Financial Alliance dalam rangkaian pertemuan G20 di Bali.

“Orang-orang kaya itu bilang ke saya waktu di Bali, 'Kami ingin juga taruh uang di Indonesia, tetapi bisa nggak kalian bikin common law, arbitrase internasional, supaya secure?',” kata Luhut dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, Mei lalu.