Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan strategi pemerintah agar penyaluran subsidi energi seperti listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan LPG 3 kilogram (kg) pada 2026 tepat sasaran.
Salah satunya adalah dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terus dimutakhirkan. Lewat DTSEN, pemerintah mengakui adanya kebocoran subsidi.
Adapun kebocoran subsidi tersebut tidak lepas dari implementasi penyaluran subsidi yang sifatnya terbuka. Oleh karena itu, ke depannya pemerintah akan menetapkan mekanisme penyaluran subsidi berdasarkan penggunanya.
"Kita sudah punya DTSEN. Dari data tersebut tentu kita melihat adanya kebocoran daripada subsidi yang masuk pada kelompok masyarakat atas karena memang saat sekarang subsidi diberikan terbuka. Mungkin ke depan kita akan carikan mekanisme dan skema, sedang dalam pembahasan di pemerintah di mana nanti pengguna daripada saat sekarang contohnya listrik yang langganan (daya) tinggi dapat harga berbeda dengan di bawah. Dengan mekanisme semacam itu bisa diimplementasikan ke sektor energi yang lain," tutur Airlangga dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Anggaran 2026 di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (15/8/2025).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan subsidi energi harus adil dan tepat sasaran, sehingga tidak lagi dinikmati oleh masyarakat mampu.
"Subsidi energi harus adil, tepat sasaran bukan lagi dinikmati oleh mereka yang mampu," katanya dalam Pidato Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Prabowo menekankan, seluruh rakyat dari kota hingga desa berhak mendapatkan energi yang terjangkau dan berkelanjutan.
Menurutnya, dukungan APBN untuk memperkuat ketahanan energi ditempuh melalui subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), serta penyediaan listrik desa.
"Secara keseluruhan di tahun 2026, dukungan fiskal pemerintah yaitu Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi," kata Prabowo.