Menteri PU Buka Suara Anggarannya Kena Pangkas Rp81 Triliun

Dody menyatakan Kementerian PU akan meninjau secara bertahap proyek-proyek yang perlu diajukan kembali untuk pendanaan, sama halnya dengan proyek pembangunan Ibu Kota (IKN) Nusantara.

Dia menegaskan proyek-proyek infrastruktur yang ada di Kementerian PU tersebut akan diajukan ulang sesuai dengan prioritas yang ditetapkan di pemerintahan Prabowo.

"Secara bertahap kita akan reviu, mana yang kira-kira harus kita ajukan ulang, kita akan ajukan ulang. Seperti halnya di IKN kan, mana-mana yang harus kita ajukan ulang, kita ajukan ulang," paparnya.

Dia menegaskan prioritas utama Kementerian PU saat ini adalah mendukung program swasembada pangan. Sejalan, Kementerian PU akan fokus pada pembangunan infrastruktur irigasi dan jalan daerah secara terpadu.

Dody menyatakan proyek-proyek tersebut akan diajukan dan dilaksanakan secara bertahap, dengan harapan tidak ada perubahan signifikan pada program-program yang telah direncanakan untuk 2025.

"Jadi insyaallah gak ada perubahan atas program-program kita ke depan di 2025," sebutnya.

Total belanja negara tahun 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun, termasuk sebesar Rp1.541,4 triliun belanja non-K/L pada belanja pemerintah pusat.

Defisit APBN 2025 ditetapkan sebesar 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp616,2 triliun.

Sedangkan endapatan Negara ditargetkan mencapai Rp3.005,1 triliun yang meliputi  penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun.

Merujuk pada lampiran surat Menkeu tersebut, ada sejumlah item hasil identifikasi yang akan diefisienkan: 

• Alat Tulis Kantor (ATK), dengan efisiensi 90,0 persen. 
• Kegiatan Seremonial, dengan efisiensi 56,9 persen. 
• Rapat, Seminar dan sejenisnya, dengan efisiensi 45,0 persen. 
• Kajian dan Analisis, dengan efisiensi 51,5 persen. 
• Diklat dan Bimtek, dengan efisiensi 29,0 persen. 
• Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi, dengan efisiensi 40,0 persen. 
• Percetakan dan Souvenir, dengan efisiensi 75,9 persen. 
• Sewa Gedung, Kendaraan dan Peralatan, dengan efisiensi 73,3 persen. 
• Lisensi Aplikasi, dengan efisiensi 21,6 persen. 
• Jasa Konsultan, dengan efisiensi 45,7 persen. 
• Bantuan Pemerintah, dengan efisiensi 16,7 persen. 
• Pemeliharaan dan Perawatan, dengan efisiensi 10,2 persen. 
• Perjalanan Dinas, dengan efisiensi 53,9 persen. 
• Peralatan dan Mesin, dengan efisiensi 28,0 persen. 
• Infrastruktur, dengan efisiensi 34,3 persen. 
• Belanja lainnya, dengan efisiensi 59,1 persen.