Efisiensi Anggaran, Prabowo Tetap Lanjutkan Pembangunan IKN
- Presiden Prabowo Subianto tetap lanjutkan pembangunan IKN Nusantara meskipun efisiensi anggaran besar-besaran.
- Alokasi anggaran Rp48,8 triliun untuk 2025-2029, digunakan sesuai tahapan dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Rapat terbatas dihadiri Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri PU Dody Hanggodo, dan lainnya untuk follow-up progres pembangunan IKN.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto dipastikan tetap melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara meskipun melakukan efisiensi anggaran besar-besaran.
Pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025 hingga 2029. Dana tersebut akan digunakan sesuai dengan tahapan dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono usai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025), usai rapat terbatas (ratas) dengan Prabowo.
"Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besarannya kurang lebih Rp48,8 triliun 2025 hingga 2029," kata dia.
1. Ratas dihadiri Menteri PU dan Kepala OIKN
Rapat terbatas bersama Prabowo juga dihadiri Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo; Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti; Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.
Selain itu hadir pula Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Perencanaan Pembangunan, Imam Santoso Ernawi.
"Ini merupakan follow-up dari rapat terbatas sebelumnya di bulan Januari lalu, ketika Bapak Presiden juga ingin mengetahui progres pembangunan di IKN sampai dengan saat ini," paparnya.
2. Pembangunan dilakukan dengan penyesuaian
AHY menyatakan pemerintah akan melanjutkan pembangunan ibu kota baru Indonesia sambil melakukan penyesuaian dan menetapkan prioritas. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan anggaran serta berbagai misi dan target utama dalam agenda nasional.
Fokus pemerintah mencakup swasembada pangan, energi, dan air, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan program makan bergizi gratis bagi anak-anak sebagai generasi penerus.
"Tentu harapannya kita bisa melanjutkan pembangunan dengan sejumlah penyesuaian dan prioritas," ungkapnya.
3. Pemerintah tidak menomorduakan infrastruktur
AHY memastikan pembangunan infrastruktur tidak dikesampingkan meskipun ada penyesuaian. Dia menegaskan infrastruktur akan memberikan dukungan penuh dan diprioritaskan untuk mencapai target nasional.
Mengingat keterbatasan anggaran, pemerintah akan melakukan penyesuaian dan menetapkan prioritas ulang agar pembangunan nasional lima tahun ke depan, terutama pada awal pemerintahan Prabowo dapat didukung dengan optimal.
"Bukan berarti kemudian infrastruktur di nomorduakan, justru kami harus melakukan prioritas ulang, paling tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian," tambahnya.
