Merunut Kemarahan Jokowi saat Evaluasi Kinerja BUMN

Setelah menyampaikan permintaannya soal transisi energi, Jokowi membahas kinerja realisasi investasi di PLN dan Pertamina. Menurut Jokowi, rumitnya birokrasi di kedua BUMN tersebut membuat investasi yang ingin masuk jadi terhambat.

"Saya melihat, sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina, ke PLN, ini mengantre dan banyak sekali. Tapi ruwetnya, ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan juga ada di BUMN kita sendiri," tutur Jokowi.

Melihat hal tersebut, Jokowi ingin marah. Sebab, menurut dia persoalan birokrasi itu bukan hal yang sulit untuk diselesaikan.

"Saya ini orang lapangan. Saya kadang-kadang pengin marah untuk sesuatu yang saya tahu, tapi kok sulit banget dilakukan? Sesuatu gampang tapi kok sulit dilakukan? Kok gak jalan-jalan? Posisi posisi ini yang harus terus di perbaiki dengan profesionalisme yang bapak-ibu, saudara-saudara miliki," ucap Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga mengungkapkan kebiasaan jelek BUMN, yakni bersembunyi di balik penugasan negara. Menurut dia, BUMN tetap harus menjalankan penugasan negara dengan transparan.

"Setiap penugasan itu harus dihitung konsekuensinya. Bagi PLN beri tarif seperti apa, bagi Pertamina terutama untuk LPG dan Premium itu seperti apa. Dan itu disampaikan secara transparan dan terbuka, blak-blakan," kata Jokowi. 

"Dengan angka-angka, dengan kalkulasi, dengan hitungan-hitungan, tapi yang logis. Karena penugasan terus wah mikirnya gak dicek, gak dikontrol. Ya itu nanti kalau mau ke sekuritisasi ya akan ketahuan. Harganya kemahalan, sulit untuk disekuritisasi," lanjutnya.

Dia mengatakan apabila kebiasaan itu tak diubah, bahkan makin parah, maka pihaknya akan bertindak kepada BUMN.

"Karena apa? Ya itu, mentang-mentang ada penugasan terus numpang. Ini yang harus kita hindari. Kalau kebangetan, ya akan saya lakukan tindakan. Artinya, PLN, Pertamina harus menjaga tata kelola dari setiap penugasan yang ada. Jangan numpangi, jangan sembunyi atas nama penugasan. Sehingga tata kelolanya tidak efisien, procurement-nya tidak benar," ucap Jokowi.

Hal itu sendiri dilihat Jokowi sebagai kelemahan BUMN. Menurutnya, kelemahan itu menghilangkan profesionalisme BUMN.

"Ini yang harus dihindari dengan yang namanya penugasan itu. Itu kelemahan BUMN kalau sudah ada penugasan itu, ini menjadi tidak profesional ada di situ, titik lemahnya ada di situ. Sehingga profesionalismenya menjadi hilang," kata dia.

Jokowi meminta BUMN, khususnya PLN dan Pertamina tak mengulur-ngulur realisasi investasi. Menurut dia, ketika pemerintah, BUMN, dan investor sudah sepakat dalam sebuah proyek investasi, maka harus langsung direalisasi.

"Pertamina tadi sudah saya sampaikan, PLN tadi sudah kita sampaikan. Kalau sudah ada rencana, dan sudah kita sepakati, jangan mengulur-ngulur," kata dia.

Khususnya Pertamina, Jokowi menyoroti lambatnya pengerjaan proyek pembangunan kilang minyak baru (Grass Root Refinery/GRR) di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Proyel tersebut merupakan bentuk kerja sama Pertamina dengan perusahaan minyak asal Rusia, Rosneft. Jokowi mengatakan realisasi proyek tersebut baru 5 persen.

"Sudah sudah bertahun-tahun yang namanya Rosneft itu di Tuban ingin investasi. Sudah mulai, saya mengerti. Rosneft-nya ingin cepat, tapi kitanya gak ingin cepat. Ini investasi yang gede sekali, Rp168 triliun. Tapi realisasi kira-kira baru Rp5,8 triliun," ucap Jokowi.

Jokowi mengatakan banyaknya alasan dari Pertamina yang menyebabkan proyek tersebut mandek.

"Terakhir alasannya ada saja, minta kereta api lah, minta jalan tol-lah. Kan baru mulai berapa persen Rp5 triliun itu. 5 persen saja belum ada. Gak ada masalah kok, memang fasilitas seperti itu pemerintah yang harus membangun. Gak ada masalah, sampaikan ke kita. Ini ada masalah karena ini," tutur dia.

Tak hanya itu, Jokowi juga kesal dengan leletnya realisasi proyek kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI). Menurut dia, sejak dilantik menjadi presiden pada 2014, Jokowi langsung memberi arahan agar proyek itu segera diselesaikan, melihat besarnya manfaat bagi negara. Sayangnya, sudah 7 tahun silam, pengerjaan proyek tersebut belum juga rampung.

"Saya tahu barang ini kalau bisa jalan itu bisa menyelesaikan banyak hal. Ini barang substitusi impor ada di situ semuanya. Semuanya, turunan dari banyak ini sekali, yang petrokimia di situ. Sehingga waktu Bu Dirut saya ke sana terakhir, lalu Bu Dirut cerita saya bentak itu memang benar. Diceritai hal yang sama. Bu, gak-gak-gak. Saya gak mau cerita itu lagi, saya sudah dengar dari dirut-dirut sebelumnya. Saya blak-blakan memang, biasa," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan proyek TPPI akan berperan besar bagi negara, karena bisa menekan angka impor petrokimia dan produk turunannya. Hal itu bisa berdampak besar pada neraca transaksi berjalan dan juga neraca perdagangan.

"Tender sudah dua kali. Bolak-balik diulang-ulang terus. Dan prosesnya itu saya ikuti, jangan dipikir saya gak ikuti. Kita mengerti 1 dan 2 tadi mengerti. Kita itu penginnya neraca neraca transaksi berjalan kita baik, neraca perdagangan kita baik, impor gak banyak karena kita bisa produksi sendiri. Karena kita punya industrinya, kita punya mesinnya, kita punya bahan bakunya. Kok gak kita lakukan malah impor? Itu loh yang saya sedih," ucap dia.

Menurut Jokowi, leletnya eksekusi proyek investasi bukan disebabkan oleh hambatan dari sisi infrastruktur, tapi karena BUMN yang merasa nyaman di zona aman.

"Bukan itu problemnya, problemnya comfort zone. Zona nyaman itu yang kita hilangkan. Zona rutinitas yang ingin kita hilangkan. Gak bisa lagi kita masih senang dengan comfort zone. Sudah gak bisa lagi," tegas Jokowi.