Mesir Terapkan Penghematan Energi akibat Perang di Iran

Perdana Menteri (PM) Mesir, Mostafa Madbouly, mengumumkan, proyek-proyek yang banyak menggunakan solar dan bensin akan dikurangi intensitasnya. Selain penahanan proyek, pemerintah juga memangkas jatah bahan bakar untuk seluruh kendaraan dinas hingga 30 persen.

Langkah efisiensi juga mencakup pengaturan pola kerja bagi pegawai di sektor publik maupun swasta selama krisis berlangsung. Pemerintah mewajibkan sistem kerja jarak jauh atau work from home (WFH) setiap hari Minggu sepanjang bulan April 2026. Namun, sektor manufaktur dan layanan publik penting dikecualikan dari aturan ini.

"Langkah-langkah ini bersifat sementara dan pemerintah sedang berdiskusi untuk meningkatkan upah minimum guna membantu warga," ujar Madbouly pada Sabtu (28/3/2026), dilansir The New Arab.

Selain menyasar proyek negara, efisiensi energi juga memengaruhi sektor ritel dengan pemberlakuan jam operasional baru yang lebih ketat. Toko, restoran, hingga kafe di seluruh penjuru Mesir diwajibkan menghentikan aktivitasnya pada pukul 21.00 setiap malam.

Mesir terpaksa memberlakukan penghematan demi menyeimbangkan perekonomian di tengah kenaikan biaya energi. Tagihan belanja bensin pemerintah dilaporkan membengkak menjadi 2,5 miliar dolar AS (sekitar Rp42,4 triliun) pada Maret, naik dua kali lipat dibanding posisi Januari, dilansir BBC.

Upaya penghematan juga terlihat dari kebijakan pemadaman lampu jalan dan papan iklan di sepanjang jalan protokol. Namun, pemerintah memberikan pengecualian bagi sektor perhotelan dan objek wisata untuk menjaga sektor pariwisata tetap berjalan.

Tekanan ekonomi mulai memberikan dampak sosial dan memicu keprihatinan. Di Alexandria, seorang ibu dilaporkan mengakhiri hidupnya bersama lima anaknya karena tidak mampu membeli makanan selama tiga hari akibat kemiskinan.

Krisis ini diperparah oleh merosotnya nilai tukar pound Mesir setelah ratusan juta dolar AS aset asing keluar dari pasar domestik. Inflasi telah melemahkan daya beli jutaan warga yang bergantung pada barang-barang impor pokok.

Sektor penerimaan negara juga terancam oleh gangguan keamanan di negara-negara Teluk yang menjadi tempat jutaan pekerja migran Mesir. Pemerintah khawatir akan penurunan remitansi pekerja, yang nilainya sempat mencapai 25,6 miliar dolar AS (sekitar Rp435 triliun) dalam tujuh bulan pertama.

Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty dijadwalkan menghadiri pertemuan menteri luar negeri bersama Turki, Pakistan, dan Arab Saudi di Islamabad. Pertemuan tersebut akan mencari jalan keluar diplomatik untuk mengakhiri konflik dan blokade energi yang mencekik perekonomian kawasan.