Meski Sengketa, China-Filipina Akur Bahas Energi di Laut China Selatan
- Filipina dan China menggelar dialog tingkat tinggi ke-11 membahas sengketa Laut China Selatan, sambil membuka peluang kerja sama energi di tengah ketegangan global akibat konflik Timur Tengah.
- Kedua negara menyoroti pentingnya komunikasi dan diplomasi untuk membangun kepercayaan di laut, termasuk peningkatan koordinasi antara penjaga pantai guna menjaga stabilitas kawasan.
- Sengketa kedaulatan belum terselesaikan meski dialog berlanjut; Filipina tetap berpegang pada hukum internasional sementara China menolak putusan arbitrase 2016 yang membatalkan klaimnya.
Jakarta, IDN Times - Filipina dan China kembali menggelar pembicaraan tingkat tinggi terkait sengketa Laut China Selatan, di tengah meningkatnya ketegangan global akibat konflik di Timur Tengah. Dialog ini juga membuka peluang awal kerja sama di sektor minyak dan gas.
Pertemuan ini merupakan putaran ke-11 dalam mekanisme konsultasi bilateral yang dibentuk sejak 2017, sekaligus menjadi pembicaraan pertama sejak Januari 2025. Di tengah situasi yang sensitif, kedua negara mencoba menyeimbangkan kepentingan strategis, mulai dari isu kedaulatan hingga kebutuhan energi yang semakin mendesak.
Pemerintah Filipina menegaskan pembicaraan tetap mengedepankan prinsip hukum internasional dan perlindungan kepentingan nasional, khususnya di wilayah perairan yang disengketakan.
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Filipina menegaskan posisi tegas Manila terkait sengketa di Laut China Selatan. “Filipina dengan tegas menegaskan kembali posisi prinsipilnya,” demikian pernyataan resmi yang juga menyoroti insiden yang mengancam personel dan nelayan Filipina, dilansir dari Channel News Asia, Minggu (29/3/2026).
Manila juga menekankan pentingnya diplomasi, komunikasi, serta kepatuhan terhadap hukum internasional dalam menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lama tersebut.
Ketegangan di kawasan meningkat dalam beberapa waktu terakhir, dengan Filipina menuding China melakukan manuver berbahaya serta menggunakan meriam air terhadap misi pasokan mereka di wilayah sengketa.
1. Kerja sama energi jadi fokus baru
Di luar isu sengketa, kedua negara mulai menjajaki peluang kerja sama di sektor energi, khususnya minyak dan gas. Pembahasan ini menjadi penting di tengah gangguan pasokan global akibat konflik di Timur Tengah.
Kedua pihak juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasokan energi dan pupuk bagi kebutuhan domestik masing-masing negara.
Pembicaraan ini berlangsung tak lama setelah Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menetapkan status darurat energi nasional. Ia menyebut gangguan pasokan minyak sebagai dampak langsung dari konflik global dan mendorong diversifikasi impor energi, termasuk dari China.
Selain energi, dialog juga mencakup kerja sama di bidang energi terbarukan, pertanian, perdagangan, serta inisiatif people-to-people seperti kemungkinan bebas visa dan pembukaan rute penerbangan langsung.
2. Upaya bangun kepercayaan di laut
Kedua negara juga menyatakan adanya kemajuan dalam upaya membangun kepercayaan di laut, termasuk melalui peningkatan komunikasi antara penjaga pantai masing-masing.
Pemerintah Filipina menyebut kedua pihak terus membuat kemajuan dalam memperkuat stabilitas di kawasan perairan yang sensitif tersebut.
Di sisi lain, Wakil Menteri Luar Negeri China Sun Weidong mendorong langkah konkret dari Filipina untuk memperbaiki hubungan bilateral.
“Diperlukan tindakan nyata dari Filipina untuk meningkatkan hubungan,” ujarnya dalam pernyataan terpisah.
3. Sengketa lama belum selesai
Meski dialog kembali dibuka, persoalan mendasar di Laut China Selatan belum terselesaikan. Klaim luas China di kawasan itu tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Filipina.
Putusan arbitrase internasional pada 2016 sebenarnya telah membatalkan klaim China, namun Beijing menolak mengakuinya.
Pertemuan ini juga menjadi diskusi luas pertama mengenai hubungan bilateral sejak Maret 2023, dengan fokus pada kerja sama maritim dan upaya membangun kepercayaan.
Kedua negara berencana melanjutkan konsultasi di tingkat menteri luar negeri pada akhir tahun ini, sebagai bagian dari upaya menjaga dialog tetap terbuka di tengah dinamika kawasan yang kompleks.
