Mobil Listrik Disubsidi Rp80 Juta, Gak Bebani Keuangan Negara?

15 Des 2022, 16:52 WIB

ilustrasi mobil listrik (Dok.Kemenko Perekonomian)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini bahwa pemberian subsidi pembelian mobil listrik Rp80 juta tidak akan terlalu membebankan keuangan negara atau APBN. Selain mobil listrik, pemerintah juga akan mensubsidi motor listrik.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, pemberian subsidi kendaraan listrik pada gilirannya akan menurunkan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Artinya, subsidi dan kompensasi yang digelontorkan pemerintah untuk bahan bakar fosil akan berkurang.

"Kalau kita menambah jumlah kendaraan listrik kan mengurangi ketergantungan bahan bakar fossil fuel. Berarti kebutuhan untuk penyediaan Pertalite dan sebagainya itu akan berkurang," kata Febrio saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (15/12/2022).

1. Akan ada penghematan kompensasi BBM

Ilustrasi BBM Pertalite. (Dok. Pertamina)

Jadi, seiring meningkatnya kendaraan listrik di Indonesia, akan terjadi penghematan anggaran negara yang selama ini dikucurkan untuk mengkompensasi harga Pertalite agar terjangkau bagi masyarakat.

"Di situ kan akan ada juga penghematan dari kompensasi yang selama ini kita berikan. Itu yang membuat kita harusnya bisa lebih cermat menghitungnya, berapa penghematan dari pengalihan konsumsi itu tadi yang akan berkurang," ujarnya.

"Dalam konteks ini kita bisa melihat APBN-nya harusnya tetap bisa netral sehingga ini tidak membebani APBN-nya terlalu besar," tambah Febrio.

2. Pemerintah dorong transisi energi termasuk lewat transformasi industri

Presiden Jokowi menyaksikan groundbreaking pembangunan Pabrik Industri Kendaraan Listrik PT HKML Baterai Indonesia di Karawang, Jawa Barat pada Rabu (15/9/2021). (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Di sisi lain, kata Febrio, pemerintah juga ingin mendorong transisi energi yang lebih ramah lingkungan demi mengurangi emisi karbon. Salah satu caranya melalui transformasi industri. Pemerintah juga ingin mendorong pencipataan lapangan kerja dan nilai tambah.

"Ini selalu kita sebut ya kalau melakukan transisi energi yang kita lakukan harus adil dan terjangkau. Di sisi lain bicara transformasi industrinya, menciptakan lapangan kerja, akan tetapi kita juga ingin lihat affordability dari transisi tersebut," tegasnya

3. Pemerintah ingin terjadi pertumbuhan ekonomi dari transformasi industri

ilustrasi ekonomi (IDN Times)

Dalam konteks kendaraan listrik, pemerintah menekankan bahwa produksinya harus di Indonesia sehingga tujuan untuk penciptaan lapangan kerja di dalam negeri tercipta.

"Itu menambah manfaat banyak bagi kita, juga terjadi transfer of technology. Kita perekonomiannya menjadi lebih bagus dalam memproduksi yang value added-nya lebih tinggi, sehingga tercipta PDB-nya di Indonesia. Itu yang menjadi basis kenapa kita mau mempertimbangkan untuk memberi insentif," tambahnya.