MTI: Tambahan Anggaran Kemenhub Sebaiknya untuk Subsidi Transportasi

07 Sep 2025, 14:11 WIB

Ridwan Aji Pitoko

KA Andalan Celebes 1 di Jalur Trans Sulawesi Makassar-Pare Pare (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Intinya sih...

Kemenhub mendapat tambahan pagu anggaran senilai Rp2,74 triliun untuk tahun anggaran 2025.
MTI menilai tambahan anggaran, di antara bisa diberikan untuk transportasi darat (transportasi angkutan jalan, angkutan antar moda, angkutan barang, perintis penyeberangan), subsidi transportasi udara (perintis kargo, perintis penumpang, subsidi kargo, BBM penumpang, BBM kargo), subsidi transportasi laut (penyelenggaraan angkutan tol laut, kapal ternak) dan subsidi KA Perintis (8 lintas)

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai, tambahan anggaran untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk tahun anggaran (TA) 2025 sebaiknya digunakan penambahan subsidi transportasi.

"Penambahan subsidi bisa diberikan untuk transportasi darat (transportasi angkutan jalan, angkutan antar moda, angkutan barang, perintis penyeberangan), subsidi transportasi udara (perintis kargo, perintis penumpang, subsidi kargo, BBM penumpang, BBM kargo), subsidi transportasi laut (penyelenggaraan angkutan tol laut, kapal ternak) dan subsidi KA Perintis (8 lintas)," tutur Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno dalam catatannya kepada IDN Times, Minggu (7/9/2025).

Selain itu, Djoko juga menilai tambahan anggaran tersebut bisa digunakan untuk penambahan Program Keselamatan termasuk penambahan anggaran operasional Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

"Anggaran KNKT mestinya tidak ikut dipangkas dalam rangka efisiensi dan harus dipikirkan institusi KNKT agar terpisah dari Kementerian Perhubungan, seperti halnya BMKG dan Basarnas," ujarnya.

1. Subsidi transportasi pada 2024 sebesar Rp4,39 triliun

Angkutan penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry (dok. ASDP)

Lebih lanjut Djoko menjelaskan, Kemenhub mengalokasikan anggaran untuk subsidi transportasi pada 2024 dengan total mencapai Rp 4,39 triliun. Anggaran tersebut didistribusikan ke berbagai sektor untuk memastikan layanan transportasi agar tetap terjangkau dan merata.

Adapun khusus untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, subsidi yang diberikan mencapai Rp1,49 triliun. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Angkutan Bus Perintis untuk mendorong konektivitas di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dengan subsidi untuk 357 trayek angkutan jalan (Rp212,28 miliar), 35 trayek angkutan antarmoda (Rp63,9 miliar), dan enam lintasan angkutan barang (Rp 22,2 miliar).
Angkutan Penyeberangan untuk mendukung mobilitas antar pulau dengan subsidi untuk 270 lintasan penyeberangan perintis (Rp622,6 miliar) dan dua lintasan Long Distance Ferry (Rp18 miliar).
Angkutan Perkotaan untuk meningkatkan layanan di perkotaan dengan subsidi untuk 10 kota angkutan perkotaan (Rp500 miliar) dan angkutan perkotaan yang mendukung Ibu Kota Negara (IKN) (Rp50 miliar).

2. Anggaran untuk subsidi transportasi laut, udara, dan perkeretaapian

Maskapai penerbangan perintis SAM Air. (Instagram.com/samair.indonesia)

Kemenhub juga mengalokasikan anggaran besar untuk sektor perhubungan udara, yakni sebesar Rp750 miliar. Anggaran itu digunakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk mendukung konektivitas di wilayah yang sulit dijangkau.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Penerbangan Perintis untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, pemerintah menyubsidi 44 rute kargo (Rp108,40 miliar) dan 264 rute penumpang (Rp588,48 miliar).
Subsidi BBM untuk memastikan harga tiket tetap terjangkau, pemerintah memberikan 10.842 drum subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk penerbangan penumpang (Rp31,95 miliar) dan 1.583 drum subsidi BBM Kargo (Rp7,23 miliar) di rute-rute perintis.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerima subsidi sebesar Rp1,95 triliun. Anggaran ini ini digunakan untuk menopang 39 lintasan Tol Laut yang memudahkan distribusi barang, 105 trayek perintis laut untuk menjangkau pulau-pulau terpencil, dan 6 trayek khusus pkapal ternak.

Perkeretapian juga mendapat subsidi, yakni untuk delapan lintas kereta perintis sebesar Rp209,09 miliar.

"Dengan adanya subsidi ini, masyarakat di wilayah 3T dapat menikmati akses transportasi yang lebih terjangkau, sehingga pergerakan orang dan barang menjadi lebih mudah," kata Djoko.

3. Anggaran Kemenhub 2025 jadi Rp29,5 triliun

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Komisi V DPR RI (dok. BKIP Kemenhub)

Kemenhub mendapat tambahan pagu anggaran senilai Rp2,74 triliun untuk tahun anggaran 2025. Komisi V DPR RI telah mengesahkan penambahan anggaran ini pada Rapat Kerja bersama Kemenhub di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Kamis (4/9/2025). Dengan penambahan ini, pagu efektif Kemenhub menjadi Rp29,50 triliun.

"Anggaran Kemenhub untuk tahun anggaran 2025, yakni pagu efektif kami adalah Rp26,76 triliun. Sesuai surat penyampaian perkembangan pagu efektif Kementerian Perhubungan tahun 2025 kepada pimpinan Komisi V DPR RI, berkaitan dengan penambahan anggaran Kemenhub dengan total Rp2,74 triliun," tutur Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi dikutip Jumat (5/9).