Negara dengan Tingkat Korupsi Tertinggi di Dunia

Sejak kemerdekaannya pada 2011, Sudan Selatan belum berhasil membangun institusi pemerintahan yang kuat. Negara ini terus dilanda konflik internal yang berkepanjangan dan krisis kemanusiaan.

Lemahnya sistem hukum dan minimnya akuntabilitas pejabat publik menyebabkan praktik korupsi terjadi di hampir semua lini pemerintahan. Dana bantuan internasional pun kerap disalahgunakan oleh elit penguasa demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Somalia selama bertahun-tahun dikenal sebagai negara yang gagal secara administratif. Ketiadaan pemerintahan pusat yang stabil serta maraknya kekuasaan milisi bersenjata menjadikan sistem pengawasan dan akuntabilitas nyaris tidak berfungsi.

Korupsi terjadi secara terbuka di berbagai sektor, mulai dari distribusi bantuan internasional hingga layanan dasar. Upaya reformasi yang dibantu komunitas internasional masih terbentur oleh lemahnya kontrol internal dan ketidakstabilan politik.

Venezuela berada dalam krisis berkepanjangan, baik secara ekonomi maupun politik. Pemerintah otoriter dengan kontrol ketat terhadap media dan lembaga pengawas menciptakan iklim yang sangat rentan terhadap korupsi. Dana negara sering digunakan untuk memperkaya pejabat atau memperkuat kekuasaan politik.

Sementara itu, rakyat harus berhadapan dengan hiperinflasi, kelangkaan barang kebutuhan pokok, dan runtuhnya layanan publik, yang semuanya diperparah oleh pengelolaan yang koruptif.

Konflik bersenjata yang telah berlangsung lebih dari satu dekade membuat Suriah menjadi salah satu negara paling tidak stabil di dunia. Korupsi di negara ini bersifat sistemik dan terstruktur, bahkan dalam distribusi bantuan kemanusiaan dan pengurusan izin usaha.

Pemerintah dan kelompok bersenjata sama-sama memanfaatkan kekacauan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tidak adanya transparansi dan lemahnya supremasi hukum membuat masyarakat sulit mendapatkan keadilan.

Meski kaya akan sumber daya alam, terutama minyak bumi, sebagian besar penduduk Guinea Ekuatorial masih hidup dalam kemiskinan. Elit politik menguasai sebagian besar kekayaan negara dan menggunakannya untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi merajalela di hampir semua sektor, terutama dalam proyek infrastruktur dan pengelolaan anggaran negara. Minimnya transparansi dan lemahnya sistem peradilan membuat pemberantasan korupsi hampir mustahil dilakukan secara efektif.

Kelima negara ini memiliki karakteristik yang mirip: lemahnya lembaga pengawasan, instabilitas politik, konflik berkepanjangan, dan rendahnya keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan. Korupsi tidak hanya memperburuk kondisi ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan rakyat terhadap negara.

Tanpa pembenahan sistem dan komitmen serius dari para pemimpin nasional, perbaikan sulit terwujud. Transparansi, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat adalah kunci dalam memutus rantai korupsi yang telah mengakar dalam struktur pemerintahan negara-negara ini.