OJK Beri Relaksasi Pelaporan Bank di Wilayah Terdampak Bencana Sumatra

Dalam kebijakan tersebut, jadwal pelaporan bank umum untuk periode November 2025 mengalami penyesuaian. Pelaporan yang semula jatuh tempo pada 8 Desember 2025 diundur menjadi 22 Desember 2025, sedangkan yang jatuh tempo pada 15 Desember 2025 diperpanjang hingga 31 Desember 2025.

Selain itu, OJK juga memperpanjang batas waktu pelaporan bagi BPR dan BPRS di wilayah terdampak bencana. Pelaporan berkala bulanan untuk periode November 2025, yang semula jatuh tempo pada 10 Desember 2025, diundur menjadi 24 Desember 2025. Sementara itu, pelaporan rencana bisnis yang awalnya dijadwalkan pada 15 Desember 2025 diperpanjang hingga 31 Desember 2025

Perpanjangan ini diharapkan memberikan ruang bagi bank untuk memulihkan operasional serta memfokuskan sumber daya pada layanan nasabah dan penanganan bencana.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menegaskan perlindungan bagi masyarakat terdampak bencana menjadi prioritas utama lembaganya.

Oleh karena itu, OJK meminta seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi untuk segera mengaktifkan mekanisme tanggap bencana. Langkah ini mencakup penyederhanaan proses klaim, pemetaan wilayah terdampak, serta pelaksanaan disaster recovery plan bila diperlukan. Tujuannya adalah mencegah penundaan layanan yang dapat memperburuk kondisi korban.

“Di bidang perasuransian, untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha di wilayah bencana, OJK juga meminta seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi agar segera mengaktifkan mekanisme tanggap bencana dan menyederhanakan proses klaim,” kata Mahendra.

Selain percepatan klaim, perusahaan asuransi diminta memperkuat sistem komunikasi dengan nasabah. OJK menginstruksikan agar setiap perkembangan penanganan klaim disampaikan secara berkala, baik kepada masyarakat maupun kepada regulator.

Transparansi dianggap penting agar nasabah mengetahui status klaim mereka dan mendapatkan kepastian layanan. Koordinasi lintas lembaga juga menjadi sorotan, termasuk kerja sama antara perusahaan asuransi dengan BNPB, BPBD, dan reasuradur.

“OJK meminta perusahaan asuransi dan reasuransi melakukan pemetaan polis terdampak, menjalankan disaster recovery plan bila diperlukan, memperkuat komunikasi dengan nasabah, serta berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, dan reasuradur, termasuk menyampaikan laporan perkembangan penanganan klaim secara berkala kepada OJK,” jelas Mahendra.

Tak lupa, Mahendra turut menyampaikan duka mendalam atas banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Bencana yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian besar ini dinilai harus ditangani melalui langkah cepat, termasuk dalam sektor jasa keuangan.

“Kami menyampaikan duka yang mendalam atas bencana dan korban yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menyikapi kejadian tersebut, OJK telah menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terdampak banjir dan longsor,” ujarnya.