OJK Minta Bank Blokir 7.000 Rekening Terlibat Judi Online

Dian meminta perbankan untuk memperkuat fungsi satuan kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU PPT) yang sudah ada.

Penguatan itu dilakukan dengan menjadikan satuan kerja tersebut menjadi satuan kerja pemberantasan tindak pidana ekonomi termasuk kegiatan judi online, fraud, dan lain sebagainya.

Selain itu, Dian juga meminta perbankan menguatkan edukasinya ke publik terutama nasabahnya mengenai hak dan kewajibannya ketika memiliki rekening bank.

"Kemudian juga kita mengharapkan bank tentu saja mengoptimalkan penggunaan TI (Teknologi Informasi) dalam mengidentifikasi tindak kejahatan ekonomi termasuk ke judi online ini. Sebab saya kira memang dengan transaksi yang segitu banyak, mungkin ribuan bahkan jutaan transaksi per hari di bank-bank itu tentu sistem TI ini akan menjadi andalan kita ke depan," beber Dian.

Sejalan dengan itu, Dian mengaku telah meminta perbankan memblokir ribuan rekening yang terindikasi terlibat judi online.

"Mungkin dapat saya laporkan sampai bulan Juni ini ya, OJK itu telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran lebih dari 7.000 rekening yang terindikasi terkait dengan perjudian online," kata Dian.

Dian menambahkan, dalam setiap surat permintaan untuk blokir rekening, OJK meminta pihak melakukan profiling terhadap pemilik rekening tersebut.

"Kemudian hasil profiling ini dikirimkan kepada sistem operasi kita, SIGAP itu namanya dan kita juga nanti akan bertukar antar bank ya semua data yang terkait dengan rekening itu, sehingga bank tahu semua sebenarnya siapa yang pernah terlibat di dalam transaksi judi online," beber Dian.

Di sisi lain, Dian mengungkapkan bahwa sampai saat ini OJK telah melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 6.000 rekening yang terkait judi online.

"Pemberantasan judi online yang berdampak pada perekonomian telah diblokir 6.056 rekening dari data yang disampaikan Kementerian Kominfo," ujar Dian.