Ombusdman Temukan Potensi Malaadministrasi Impor Beras

Dengan adanya potensi malaadministrasi impor beras tersebut, Ombudsman berjanji akan mendalami bagaimana mekanisme rapat koordinasi terbatas (rakortas) dalam penentuan impor beras ini.

"Saya sekarang belum tahu, makanya kita mencium ada potensi itu karena polemik terjadi karena beberapa indikasi seperti produksi kita gak ada masalah, stok gak ada masalah. Pelaku usaha lain gak ada masalah, jadi jangan-jangan ini ada yang salah dalam memutuskan ini," paparnya.

Tidak hanya maldaministrasi impor beras, Ombudsman menyebut adanya maldaministarsi dalam manajemen stok beras. Yeka mengatakan beras yang ada di gudang Bulog tidak berjalan meski ada alasan operasi pasar demi menstabilkan harga.

"Oke katakan untuk operasi pasar tapi fakta harga stabil, gak harus operasi pasar, jadi beras jadi busuk," ujarnya.

Kontroversi impor beras terjadi dalam beberapa hari terakhir. Awalnya Dirut Bulog Budi Waseso mengatakan usulan impor beras berasal dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Namun, dalam rapat di Komisi VI DPR RI, Lutfi mengatakan wacana tentang impor beras sebanyak satu juta ton sudah ada sejak sebelum dirinya menjabat sebagai bos di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Dengan kata lain, Lutfi mengaku dirinya bukanlah pencetus wacana impor beras tersebut yang kemudian ditentang banyak pihak.

"Sebelum saya datang tanggal 23 Desember, sudah ada notulen rapat di tingkat kabinet, yang artinya ini lebih atas dari rakortas menko yang memutuskan bahwa Bulog untuk tahun 2021 mesti mempunyai cadangan iron stock salah satunya pengadaan 500 ribu ton, yang bisa dari impor," jelas Lutfi.