Konflik Timur Tengah Ancam Penerimaan Pajak Jerman Hilang Rp1 Kuadriliun

Kementerian Keuangan Jerman memperkirakan penerimaan pajak federal turun sekitar Rp1,07 kuadriliun dalam empat tahun ke depan. Penurunan ini adalah bagian dari hitungan ulang penerimaan negara. Pemerintah federal, negara bagian, dan pemerintah daerah diprediksi kehilangan total pendapatan hingga 87,5 miliar euro (Rp1,79 kuadriliun) untuk periode 2026-2030 jika dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya.

"Perkiraan penerimaan pajak hari ini menunjukkan kerugian ekonomi yang kita alami karena konflik di Timur Tengah," kata Menteri Keuangan Jerman, Lars Klingbeil, dilansir Bloomberg Law News.

Untuk 2027, tim ahli pajak independen Jerman memperkirakan pendapatan pajak federal hanya sekitar 395 miliar euro (Rp8,11 kuadriliun). Angka ini lebih rendah 10,1 miliar euro (Rp207,42 triliun) dari perkiraan awal di bulan Oktober.

Menteri Klingbeil mengatakan, pemerintah awalnya berharap ekonomi akan perlahan membaik. Namun, keadaan berubah karena meningkatnya konflik di Timur Tengah yang menimbulkan ketidakpastian. Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu terus melakukan pengelolaan anggaran yang baik, perbaikan aturan, dan penanaman modal agar ekonomi Jerman lebih kuat menghadapi masalah dari luar.

Pemerintahan Kanselir Friedrich Merz menurunkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 menjadi 0,5 persen akibat konflik Timur Tengah. Angka ini setengah dari target sebelumnya. Berdasarkan standar Uni Eropa, inflasi naik menjadi 2,9 persen pada bulan April karena harga energi naik 10,1 persen dalam setahun. Sementara itu, jumlah pengangguran mencapai tiga juta orang.

Klingbeil menyebutkan bahwa pemerintah sudah memasukkan perkiraan pendapatan baru ini ke dalam rencana anggaran federal tahun 2027. Meski begitu, pemerintah masih perlu menghemat sekitar 1 miliar euro (Rp20,53 triliun) untuk menutupi kekurangan yang ada.

Walaupun penerimaan pajak menurun, rencana anggaran tahun depan tetap memasukkan tambahan dana untuk investasi. Hal ini akan membuat pinjaman pemerintah menjadi lebih besar.

Anggaran 2027 yang disetujui kabinet mencatat total pinjaman sebesar 196,5 miliar euro (Rp4,03 kuadriliun). Belanja pertahanan ditetapkan sebesar 3,1 persen dari PDB, sesuai dengan aturan keanggotaan NATO. Untuk tahun ini, Klingbeil memperkirakan ada kekurangan penerimaan bersih sekitar 5 miliar euro (Rp102,68 triliun). Namun, ia yakin kekurangan itu bisa diatasi melalui pelaksanaan anggaran yang tertib.

Perubahan perkiraan penerimaan pajak ini menambah perbedaan pendapat dalam pemerintahan koalisi Kanselir Merz. Perdebatan terjadi antara kelompok konservatif CDU/CSU dan Partai Sosial Demokrat (SPD) yang dipimpin Klingbeil. Mereka berbeda pandangan terkait prioritas pengeluaran, perubahan aturan pajak, dan kebijakan bantuan sosial.

Menyikapi hal ini, Klingbeil meminta agar kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi membayar pajak lebih besar. Dengan begitu, pemerintah bisa memberikan keringanan pajak bagi pekerja berpenghasilan rendah dan menengah.