Pajak Tak Capai Target, Realisasi per Desember Hanya 87,6 Persen

08 Jan 2026, 19:29 WIB

Triyan Pangastuti

Pajak Tak Capai Target, Realisasi per Desember Hanya 87,6 Persen

Realisasi penerimaan pajak per akhir Desember. (IDN Times/Triyan).

Intinya sih...

Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada akhir 2025 tercatat Rp321,4 triliun. Penerimaan PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 tercatat Rp248,2 triliun, dan penerimaan PPh Final, PPh Pasal 22, serta PPh Pasal 26 tercatat Rp345,7 triliun.
Penurunan penerimaan pajak disebabkan moderasi harga komoditas, peningkatan restitusi akibat kebijakan relaksasi dan percepatan pemeriksaan, serta kebijakan fiskal yang dirancang.
Secara bruto, penerimaan pajak sementara hingga akhir tahun kemarin tembus Rp2.278,8 triliun, naik 3,7 persen dibanding realisasi penerimaan pajak bruto 2024 sebesar Rp2.197,3 triliun.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak per Desember 2025 tercatat mencapai Rp1.917,6 triliun atau hanya 87,6 persen, dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sebesar Rp2.189,3 triliun.

Namun, pencapaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan pajak 2024 yang tercatat Rp1.932,4 triliun, yang mencapai 97,2 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp1.988,9 triliun.

“Angka neto penerimaan pajak turun 0,7 persen. Jadi penerimaan pajak 2025 lebih rendah dibandingkan 2024,” kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Januari 2026, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

1. Rincian penerimaan pajak berdasarkan neto

ilustrasi pembayaran pajak motor (IDN Times/Arief Rahmat)

Apabila dirinci, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada akhir 2025 tercatat Rp321,4 triliun. Sementara itu, penerimaan PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 tercatat Rp248,2 triliun, dan penerimaan PPh Final, PPh Pasal 22, serta PPh Pasal 26 tercatat Rp345,7 triliun.

Adapun penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tercatat sebesar Rp790,2 triliun.

"Jika dibagi antara semester I dan semester II, PPh Badan pada kuartal I tercatat turun 10 persen dibandingkan 2024, namun membaik 2,3 persen di kuartal II. PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 juga mengalami perbaikan; semester I turun 19,4 persen, sementara semester II tumbuh 17,5 persen. PPh Final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 menunjukkan tren yang serupa," papar Suahasil.

2. Moderasi harga komoditas jadi faktor turunnya penerimaan pajak

ilustrasi pajak (IDN Times/Aditya Pratama)

Ia menjelaskan penurunan penerimaan pajak secara neto disebabkan kombinasi beberapa faktor, yaitu moderasi harga komoditas, peningkatan restitusi akibat kebijakan relaksasi dan percepatan pemeriksaan, serta kebijakan fiskal yang dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan usaha.

Selain itu, pada semester II, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan penyesuaian strategi dalam hal edukasi, pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum, yang mendorong perbaikan penerimaan setelah mengalami tekanan pada semester I.

“Ini dinamika perekonomian yang tercermin di dalam penerimaan pajak kita. Oleh karena itu, inline dengan Pak Menteri tadi menguraikan tabel tentang sektor keuangan. Inflow SBN, SRBI dan juga saha, di Q4 itu membaik, kita juga berharap, dan itu inline dia sejajar dengan penerimaan pajak kita di Q3 dan Q4 membaik. Ini menjadi modal kita masuk di 2026, perbaikan dari kondisi ekonomi,” jelas Suahasil.

3. Penerimaan pajak secara bruto tumbuh 3,7 persen

ilustrasi pajak (IDN Times/Aditya Pratama)

Meski begitu, secara bruto, penerimaan pajak sementara hingga akhir tahun kemarin tembus Rp2.278,8 triliun, naik 3,7 persen dibanding realisasi penerimaan pajak bruto 2024 sebesar Rp2.197,3 triliun.

Secara bruto penerimaan pajak mencatatkan kinerja positif sejalan dengan kondisi ekonomi, dan didukung upaya untuk meningkatkan kepatuhan serta pemahaman wajib pajak.