PeduliLindungi Bisa Raup Untung Besar sebagai Alat Pembayaran Digital

Yusuf menilai wajar jika Menko Luhut Binsar Pandjaitan ingin menjadikan PeduliLindungi sebagai alat pembayaran digital. Dia menyebut keinginan Luhut itu sesuai dengan potensi besar di tengah tren sistem pembayaran digital saat ini.

Pembayaran nontunai memang menjadi pilihan masyarakat, apalagi selama pandemik COVID-19. Sebab, uang tunai berpotensi menjadi salah satu alat penyebaran virus tersebut.

Perkembangan e-commerce saat ini yang menerima pembayaran nontunai membuat masyarakat menjadi lebih terbantu. Hal itu, menurut Yusuf, mendorong masifnya penggunaan pembayaran digital.

"Data terakhir menunjukkan nilai transaksi pembayaran non-cash itu mencapai sekitar Rp160 triliun pada 2020, sementara volume transaksinya mencapai 12 miliar. Jadi, memang kenaikannya itu cukup signifikan," ujarnya.

Kendati demikian, ia menyarankan pemerintah terlebih dahulu membenahi masalah keamanan datanya. Sejumlah data-data masyarakat Indonesia selama satu tahun terakhir berhasil diakses pihak tidak bertanggung jawab, termasuk di aplikasi PeduliLindungi.

"Ada beberapa kelompok masyarakat yang belum memahami secara utuh terkait pembayaran non-cash dan risiko yang ada di apa di baliknya. Jadi, menurut saya memang risiko dan masalah keamanan data ini masih harus dibenahi terlebih dahulu," tutur dia.

Menko Luhut menginginkan aplikasi PeduliLindungi yang dikembangkan Kementerian Kominfo menjadi alat pembayaran digital. Luhut yakin hal ini dapat dilakukan karena Indonesia telah berhasil menggarap QRIS yang digagas Bank Indonesia.

Luhut menilai pemanfaatan PeduliLindungi sebagai sistem pembayaran merupakan dukungan untuk meningkatkan inklusi keuangan digital. Hal ini untuk memperluas pasar produk-produk lokal, seperti UMKM, sehingga pasar digital Indonesia lebih siap dan berdaya saing baik dari sisi hulu maupun hilir.

Sejalan dengan keinginan itu, Kementerian Perdagangan akan melakukan uji coba penerapan protokol kesehatan melalui aplikasi PeduliLindungi di pasar rakyat. Hal itu dilakukan untuk memastikan pasar rakyat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung dari penularan COVID-19 sehingga dapat menggerakkan aktivitas perekonomian.

“Ada beberapa pasar rakyat yang akan diuji coba dengan memperhatikan tingkat vaksinasi pedagang dan pengelola pasar rakyat,” ujar Mendag M Lutfi lewat keterangannya di Jakarta, Sabtu (25/9/2021).