Pegawai Kemenkeu Susut Nyaris 1.000 Orang, Ada Apa?

Sri Mulyani menjelaskan, kebijakan negative growth dalam program dukungan manajemen berhasil mengurangi jumlah pegawai sebanyak 979 orang, atau setara dengan penurunan sebesar 1,26 persen.

Menurutnya, kebijakan ini bukan berarti mengurangi kinerja institusi, tetapi justru untuk mendorong produktivitas dan efisiensi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital.

“Dengan penggunaan teknologi dan sistem digital, kami bisa melakukan banyak hal secara lebih cepat dan efisien, termasuk dalam pengelolaan perjalanan dinas, sistem kepegawaian, hingga layanan administratif lainnya,” ungkapnya.

Sri Mulyani menambahkan, Kemenkeu kini aktif membangun berbagai aplikasi digital untuk mendukung kinerja internal maupun layanan publik. Transformasi digital ini tidak hanya memudahkan proses birokrasi, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Di sisi lain, Kemenkeu juga terus menjalankan program dukungan manajemen dengan cakupan yang lebih luas. Salah satunya adalah penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang telah menyasar 2,2 juta pelaku usaha mikro dengan total dana sebesar Rp8 triliun.

"Kemenkeu juga memberikan beasiswa kepada 2.020 dokter spesialis, yang menjadi bagian dari dukungan negara terhadap sektor kesehatan," tegasnya.

Kemenkeu juga tengah mengembangkan super apps terpadu yang akan mempermudah integrasi layanan internal kementerian. Secara keseluruhan, Sri Mulyani memaparkan lima program utama yang menjadi fokus kerja Kemenkeu dan diklaim berhasil mendorong peningkatan outcome.

Program pertama adalah kebijakan fiskal, termasuk di dalamnya perumusan UU APBN 2025, reformasi sektor keuangan, serta penyelenggaraan International Tax Forum (ITF) yang memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

Program kedua mencakup pengelolaan penerimaan negara, yang antara lain diwujudkan melalui pengembangan layanan National Logistic Ecosystem (NLE), pelaksanaan joint program penerimaan lintas instansi, serta reformasi sistem perpajakan. Program ketiga adalah pengelolaan belanja negara yang diarahkan agar lebih tepat sasaran dan efisien.

Program keempat mencakup pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan manajemen risiko. Program kelima adalah dukungan manajemen yang mencakup penguatan SDM, sistem informasi, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Sementara itu, kinerja keuangan Kemenkeu secara keseluruhan pada 2024 menunjukkan capaian positif. Pendapatan operasional kementerian tercatat tumbuh sebesar 2,87 persen dan mencapai Rp2.162,5 triliun. Dari jumlah tersebut, Kemenkeu berhasil mencatat surplus sebesar 1,87 persen.

“Untuk Kemenkeu saja kita mencatatkan surplus. Karena seluruh pendapatan dan belanja kita kelola secara menyeluruh, kita bisa menghasilkan surplus sebesar Rp2.162 triliun,” ujar Sri Mulyani.

Namun demikian, ia mencatat, posisi ekuitas kementerian mengalami penurunan 14,28 persen dan kini berada di angka Rp201,1 triliun. Meski begitu, total aset Kemenkeu justru tumbuh 43,46 persen, terutama didorong peningkatan investasi jangka pendek dari Badan Layanan Umum (BLU) senilai Rp8,1 triliun, serta peningkatan aset tetap sebesar Rp1,1 triliun.

“Dengan strategi efisiensi dan transformasi digital yang terus kami dorong, kami yakin Kemenkeu bisa tetap adaptif, produktif, dan akuntabel dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan negara,” tutur Sri Mulyani.