Pembangunan PSN Terkendala Lahan dan Pembengkakan Biaya

Dia menjelaskan ada 61 proyek yang terdampak masalah pengadaan tanah dan tata ruang. Itu meliputi pengadaan tanah karakteristik khusus seperti tanah wakaf, tanah musnah, dan lain sebagainya.

"Isunya lebih banyak ke pengadaan tanah dan tata ruang, ini ada 61 proyek yang kita tangani," kata Wahyu.

Berikutnya adalah masalah pendanaan dan pembiayaan proyek, di mana ada 48 proyek yang terdampak masalah tersebut. Umumnya itu disebabkan oleh proyek yang membutuhkan penambahan anggaran (cost overrun), serta masalah belum ditentukannya skema pembiayaan proyek.

Selanjutnya ada 45 proyek yang terkendala masalah konstruksi karena hambatan dalam mendatangkan tenaga ahli asing, serta kurangnya kapasitas kontraktor dalam mengerjakan proyek.

Sedangkan masalah perizinan dan penyiapan ada 43 proyek yang terdampak. Itu berkaitan dengan adanya rencana penambahan lingkup pembangunan dan adanya perubahan desain untuk mengikuti kondisi lapangan.

"Kemudian juga terkait dengan KLHK ini terkait juga dengan misalnya tumpang tindih dan seterusnya, dan perizinan pelepasan kawasan hutan dan seterusnya ini ada 13 proyek," tutur Wahyu.

Pemerintah berupaya melakukan percepatan realisasi investasi pada smelter hilirisasi nikel, meliputi percepatan izin untuk program baterai nasional yang digarap oleh IBC dan Antam.

Kemudian proses percepatan perizinan untuk persiapan groundbreaking proyek smelter di Pomalaa dan Bahodopi untuk industri baterai listrik nasional, dan percepatan pembangunan fisik Smelter Nikel-Cobalt di Kolaka.

Kemudian penyelesaian isu pasokan listrik untuk beroperasinya fasilitas Smelter Antam di Halmahera Timur.

Pemerintah juga berusaha menyelesaikan isu-isu terkait tumpang tindih tata ruang pada kawasan industri.

Misalnya Kawasan Industri Morowali yang berorientasi pada hilirisasi nikel, cobalt, dan baja, dan Kawasan Industri Kalimantan Utara yang berorientasi pada green dan blue industry.