Pengelolaan sampah di TPST Bantargebang Bekasi. (IDN Times/Imam Faishal)
Tenggara Strategics menekankan proyek WTE perlu dilakukan untuk menghadapi kedaruratan sampah yang makin genting di Indonesia.
Intan menyampaikan, timbunan sampah di 329 kabupaten dan kota Indonesia telah mencapai 34,97 juta ton per tahun berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup. Dari angka itu, hanya 33,74 persen atau 19,22 juta ton per tahun yang berhasil dikelola, sedangkan 66,26 persen atau 37,76 juta ton sampah per tahun tidak terkelola dan berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA).
Sampah yang menumpuk menghasilkan emisi gas metana yang menyumbang 2-3 persen emisi gas rumah kaca nasional. Kasus asma di sekitar TPA meningkat 40 persen, sementara kasus diare naik 72 persen.
"Risiko demam berdarah berlipat tujuh kali lebih tinggi di area sekitar TPA dibanding area lain, sementara risiko cacat lahir naik 33 persen, cacat kepala dan leher di antara risiko tersebut melonjak 70 persen," tutur Intan.
Dia juga menyinggung catatan merah pengelolaan sampah di Indonesia, dengan berbagai longsor dan kebakaran yang telah terjadi di beberapa TPA di Tanah Air. Misalnya insiden pada 21 Februari 2005, di mana bencana longsor dan ledakan gas metana di TPA Leuwigajah di Cimahi, Jawa Barat memakan korban 157 jiwa.
Di sisi lain, Tenggara Strategics juga menyinggung proyek WTE, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang dibangun di masa pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi).
Intan mengatakan, proyek yang belum berjalan efektif harus menjadi bahan pembelajaran bagi proyek WTE saat ini.
"Berbagai aspek yang menjadi kekurangan dari pelaksanaan PLTSa Benowo dan PLTSa Putri Cempo menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk mengoperasikan PLTSa berikutnya," ucap Intan.
