Pemerintah Bakal Pungut Pajak Sepeda Motor, Anies: Nambah Beban Rakyat

20 Jan 2024, 09:07 WIB

Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan ketika berada di Jombang, Jawa Timur. (Dokumentasi tim media AMIN)

Jakarta, IDN Times - Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan menolak rencana pemerintah untuk menaikkan pajak sepeda motor dengan bahan bakar bensin. Menurut Anies, rakyat saat ini sudah hidup dalam situasi perekonomian yang berat, sehingga beban hidupnya lebih besar.

"Hari ini itu, beban hidup rakyat sudah berat. Jadi, kita harus benar-benar bijak ketika kita mendorong masyarakat untuk bisa berhemat, justru saatnya memberikan uang agar beban itu jangan makin nambah," ujar Anies ketika berada di Batam pada Jumat (19/1/2024) malam.

Ketika biaya-biaya sudah lebih murah, kata Anies, maka kebijakan untuk menaikkan pajak bisa dipertimbangkan. Namun, bila menaikkan saat ini, rencana tersebut dinilainya terlalu dini untuk diimplementasikan.

Rencana pemerintah untuk menaikkan pajak disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan dalam acara peresmian perusahaan mobil listrik, Build Your Dream (BYD) secara daring. Menurut Luhut, rencana ini dilakukan demi mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik sebagai upaya menekan polusi udara.

"Kami juga tadi rapat, berpikir sedang menyiapkan menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non listrik," ujar Luhut pada 18 Januari 2024.

1. Timnas AMIN nilai pemerintahan Jokowi terlalu berlebihan kejar pajak

Ilustrasi pajak (pexel)

Sementara, anggota Dewan Pakar di Timnas Anies-Muhaimin, Saut Situmorang menilai rencana pemerintah untuk menaikkan pajak sepeda motor bensin menandakan ada permasalah serius di Kabinet Indonesia Maju. Menurutnya, pemerintahan saat ini terlalu berlebihan dalam mengejar pendapatan dari pajak.

"Hal itu menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres di dalam kabinet. Sekali lagi, menaikkan pajak itu gampang. Karena terus dikejar pajaknya, ekonomi jadi tidak seimbang," kata Saut di Jakarta, Jumat kemarin.

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu juga mempertanyakan wacana pemerintah yang hendak menaikkan angka pajak motor di tengah gencarnya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Bagi Saut, cara pemerintah dalam memungut pajak membuat curiga masyarakat bahwa seakan-akan uang mereka dipungut untuk kepentingan IKN.

"Oleh karena utangnya banyak, lalu pajaknya dinaikkan, dan uang Indonesia dibawa ke IKN. Sedangkan masyarakat selalu bertanya-tanya kenapa sih pajak kita seakan dikejar-kejar. Itu pertumbuhan tidak balance," katanya.

2. Saut prediksi bisa terjadi kegagalan bila nominal pajak yang dipungut terlalu tinggi

Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN Saut Situmorang (kiri) Ketua DPP Partai NasDem Ahmad Effendi Choirie (kanan) dalam acara Gugub Bareng AMIN. (IDN Times/Amir Faisol)

Selain menyoroti isu pajak kendaraan yang akan dinaikkan, Saut juga mengomentari rencana pajak hiburan tertentu yang naik hingga 40-75 persen. Dia meminta pemerintah untuk berhati-hati.

Saut menjelaskan, pemerintah memang akan mendapat pemasukan dari pajak yang tinggi tersebut. Namun, di sisi lain akan terjadi kegagalan akibat nominal pajak yang tinggi.

"Negara memang dapat duit banyak, tapi di sini terjadi failing. Makanya teori itu harus dipakai, itulah gunanya sekolah. Itulah gunanya memanggil para ahli," kata Saut.

3. Rencana memungut pajak sepeda motor berbahan bakar bensin baru sebatas wacana

Instagram @luhut.pandjaitan

Sementara, juru bicara Menko Marves, Jodi Mahardi menepis rencana pemerintah bakal memungut pajak sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat. Menurutnya, pernyataan Luhut baru sebatas wacana yang dibahas di dalam rapat koordinasi lintas kementerian atau lembaga terkait upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek beberapa hari lalu.

"Pak Menko kemarin bukan berbicara soal menaikkan pajak sepeda motor dalam waktu dekat. Itu adalah wacana dalam rangkaian upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek yang juga sudah sempat dibahas dalam Rakor lintas K/L beberapa hari lalu," katanya di Jakarta seperti dikutip dari kantor berita ANTARA.

Usulan pajak kendraan bermotor itu sendiri muncul dalam rakor tersebut sebagai upaya memberikan faktor pendorong untuk mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum. Usulan lain yang dibahas dalam rakor tersebut juga termasuk insentif, seperti diskon tarif bagi pengguna angkutan umum.

"Jadi, itulah yang dimaksud oleh Pak Menko. Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak terkait kendaraan bermotor dalam waktu dekat. Semua ini adalah wacana yang masih berada dalam tahap kajian mendalam, terutama untung ruginya terkait dengan manfaat dan beban yg akan ditanggung masyarakat," tuturnya.

"Pemerintah tentu akan berhati-hati dalam menerapkan pajak baru dan memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat," imbuh dia.