Pemerintah Belum Buka Pintu untuk Swasta Impor Vaksin COVID-19

01 Des 2020, 22:37 WIB

Ilustrasi vaksin (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) sekaligus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah belum membuka pintu untuk swasta mengimpor vaksin COVID-19.

Hal ini untuk menghindari sulitnya pendataan, dan banjirnya merek vaksin yang justru dapat membingungkan saat vaksinasi hendak dilakukan di Tanah Air.

“Nah, kebetulan pemerintah mengambil posisi hari ini aman. Karena apa, kalau terlalu banyak distribusi yang tidak terkontrol ditakutkan nanti waktu vaksinasi terjadi kebingungan berbagai macam jenis vaksin, merek-merek. Harganya juga berbeda-beda,” kata Erick dalam webinar, Selasa (1/12/2020).

1. Pihak swasta masih berpeluang mengimpor vaksin COVID-19

ilustrasi penyuntikan vaksin (IDN Times/Arief Rahmat)

Meski demikian, menurut Erick, jika nantinya mayoritas penduduk Indonesia sudah divaksin, bukan tidak mungkin pihak swasta mengimpor vaksin COVID-19.

"Nah, nanti ada kebijakan lain sendiri di 2022-2023, ketika mayoritas penduduk Indonesia sudah divaksin ya, bukan tidak mungkin pelibatan swasta dilebihkan, yaitu misalnya bisa mengimpor vaksin sendiri dengan berbagai merek," ujarnya.

2. Pemerintah menugaskan Kementerian Kesehatan mengurus distribusi vaksin

ilustrasi vaksin rabies. (IDN Times/Arief Rahmat)

Erick menjelaskan, pada tahap pertama, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 terkait vaksin COVID-19. Dalam aturan itu, pemerintah menugaskan Kementerian Kesehatan mengurusi soal jenis, distribusi dan harga vaksin.

“Kebetulan Kemenkes meminta kami untuk yang vaksin mandiri," ujarnya.

3. Kementerian BUMN minta bantuan swasta untuk ikut menjalankan program vaksinasi mandiri

Menteri BUMN Erick Thohir (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Perlu diketahui, Erick mengatakan, Kementerian BUMN ditugaskan melakukan program vaksin mandiri bagi kelompok masyarakat menengah. Namun dalam prosesnya, dia mengaku pihaknya tidak bisa mengerjakan masalah ini sendiri karena memiliki keterbatasan.

Erick meminta perusahaan swasta ikut bekerja sama dengan pemerintah dalam melakukan vaksinasi. "Kita juga mengajak komponen swasta dan industri kesehatan untuk bekerja sama dengan kami," ujarnya.