Pemerintah Diminta Jangan Denial Sikapi Pelemahan Rupiah

Wijayanto menilai, salah satu masalah terbesar adalah ketika pemerintah merasa kondisi ekonomi masih baik-baik saja, padahal tekanan sudah mulai terlihat. Menurut dia, kondisi itu berbahaya karena bisa memicu lahirnya kebijakan yang justru memperburuk keadaan ekonomi.

"Dan mohon maaf, dalam satu tahun ini kita secara reguler melihat itu terjadi di depan mata kita," tuturnya.

Wijayanto mengatakan, seseorang baru bisa mencari solusi ketika menyadari dirinya sedang mengalami masalah. Karena itu, pengakuan terhadap kondisi ekonomi dinilai penting sebelum mengambil langkah perbaikan.

Wijayanto mengibaratkan nilai tukar rupiah seperti suhu tubuh. Jadi, pergerakan kurs yang tidak stabil menunjukkan kondisi ekonomi sedang tidak sehat. Di sisi lain, kebijakan yang ditempuh pemerintah dan otoritas moneter sejauh ini lebih banyak ditujukan untuk meredam gejala.

Wijayanto mencontohkan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), peningkatan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), hingga Bond Stability Fund (BSF). Menurutnya, kebijakan tersebut hanya menurunkan tekanan sementara terhadap kurs rupiah.

"Itu semua mengobati symptoms (gejala), dan kalau kita fokus kepada symptoms, ya sebenarnya tidak menjadi sehat, hanya panasnya turun, hanya minum Panadol, sakitnya tetap," paparnya.

Wijayanto mengatakan, Aliansi Ekonomi Indonesia ingin menjadi bagian dari solusi atas kondisi ekonomi saat ini. Dia menyebut banyak lembaga internasional telah memberikan berbagai masukan kepada pemerintah, seperti MSCI, FTSE Russell, Moody's, S&P, Fitch, hingga The Economist.

Menurut dia, para ekonom Indonesia sebenarnya sudah lebih dulu menyampaikan peringatan melalui tujuh desakan yang diinisiasi Aliansi Ekonomi Indonesia pada Oktober 2025. Wijayanto mengatakan, isi masukan dari berbagai lembaga tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan.

"Artinya apa? Satu masalah dipandang dari sudut mana pun asal dengan motivasi yang sama, asal dengan ilmu yang sama, ya sama hasilnya. Yang kita harapkan pemerintah betul-betul bisa menganggap ini sebagai masukan yang berarti," tutur Wijayanto.