Jakarta, IDN Times - Pemerintah akan menggenjot partisipasi sektor swasta untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen pada 2027.
Dalam Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan, target pertumbuhan ekonomi 2027 dirancang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi pada 2026.
Apalagi, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 telah mencapai 5,61 persen. Kinerja perekonomian sepanjang 2026 diperkirakan akan mendekati 6 persen.
“Sekarang saja, tahun ini saja kita dorong mendekati 6 persen, jadi peluangnya besar sekali. Saya harap tahun depan mesin-mesin swastanya sudah berjalan lebih baik dibanding sekarang,” ujar Purbaya di Gedung DPR, Rabu (20/5/2026).
Dia mengatakan, kinerja sektor swasta saat ini mulai bergeliat sehingga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen.
Namun, pemerintah belum puas dengan capaian tersebut dan akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. Hal itu karena pemerintah memiliki target jangka panjang pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029.
“Ini dengan mesin swasta yang baru mulai bergerak, belum penuh. Saya pikir tahun depan sudah bergerak lebih cepat,” kata Purbaya.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, menilai, tekanan eksternal seperti tingginya suku bunga global, ketegangan geopolitik, hingga perlambatan perdagangan dunia masih akan membayangi perekonomian tahun depan.
Dari sisi domestik, pelemahan daya beli kelas menengah, perlambatan sektor manufaktur, serta ruang fiskal yang semakin terbatas juga menjadi tantangan besar.
“Target pertumbuhan 5,8 persen hingga 6,5 persen memang masih mungkin dicapai, tetapi sangat bergantung pada kualitas pertumbuhan ekonomi,” ujar dia dalam keterangannya, Rabu (21/5).
Menurut dia, pemerintah tidak bisa lagi hanya mengandalkan konsumsi pemerintah maupun stimulus jangka pendek untuk mendongkrak ekonomi. Pertumbuhan yang lebih tinggi harus didorong oleh investasi produktif, percepatan industrialisasi, dan penguatan ekspor.
Dia menilai, tanpa perbaikan struktur ekonomi yang lebih kuat, target pertumbuhan tersebut berisiko sulit terealisasi, terutama jika kondisi global memburuk lebih dalam.
Di sisi lain, tekanan terhadap nilai tukar rupiah diperkirakan masih akan berlanjut seiring penguatan dolar Amerika Serikat (AS) dan derasnya arus modal keluar dari negara berkembang.
Pasar dinilai mulai membentuk new equilibrium atau titik keseimbangan baru untuk rupiah di level yang lebih lemah dibanding beberapa tahun terakhir. Jika sebelumnya kisaran Rp15.000–Rp16.000 per dolar AS dianggap normal, kini pasar mulai melihat level Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS sebagai rentang yang lebih realistis.
Meski demikian, pelemahan rupiah masih dinilai relatif aman selama berlangsung secara bertahap dan didukung fundamental ekonomi yang terjaga.
“Namun jika rupiah mendekati Rp18.000 per dolar AS, risikonya akan jauh lebih besar terhadap inflasi impor, subsidi energi, biaya utang pemerintah, hingga kepercayaan pasar,” ujar dia.
Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi pemerintah dan Bank Indonesia melalui kebijakan yang mampu menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi domestik.