Pemerintah Mau Tambah Kepemilikan Saham di Freeport 10 Persen

Bahlil mengatakan kepemilikan saham pemerintah di Freeport saat ini mencapai 51 persen. Dengan pendapatan perusahaan semakin membaik, kata dia, pemerintah berharap kepemilikan saham bisa bertambah menjadi 61 persen.

Bahkan dalam laporan Freeport kepada pemerintah, utang BUMN dalam mengambil alih PT Freeport itu kemungkinan besar akan lunas pada 2024.

"Pemerintah sedang memikirkan untuk melakukan perpanjangan, tetapi dengan penambahan saham di mana pemerintah akan menambah saham kurang lebih sekitar 10 persen," kata Bahlil.

Meski demikian, Bahlil masih enggan membicarakan lebih detail mengenai rencana penambahan saham pemerintah, karena masih dalam pembahasan.

"Sudah hampir matang, nanti kalau sudah selesai akan kami umumkan," ucapnya.

Selain menambah kepemlikan saham pemerintah di Freeport, pemerintah juga meminta Freeport untuk membangun smelter di Papua. Menurut Bahlil yang besar di Tanah Papua, pembangunan smelter di Papua merupakan bentuk keadilan dan pemerataan ekonomi bagi warga setempat.

Lebih lanjut, perpanjangan pengelolaan bagi Freeport salah satunya karena untuk menjaga agar produksi tambang tidak menurun. Karena berdasarkan data yang dimilikinya, produksi konsentrat Freeport per tahun mencapai 3 juta ton dan dari jumlah tersebut, sebanyak 1,3 juta ton diolah di smelter lama dan sisa 1,7 juta ton akan diolah di smelter baru mereka yang saat ini tengah dibangun di Gresik, Jawa Timur.

“Konsentrat ini akan habis di 2035, itu sudah mulai menurun produksinya karena cadangannya mulai habis. Cadangan sekarang yang mereka produksi itu hasil eksplorasi tahun 90-an. Eksplorasinya itu butuh 10-15 tahun. Kalau tidak kita perpanjang sekarang, maka di 2035 itu dapat dipastikan sampai 2040 Freeport tutup,” jelas dia.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa jika Freeport tutup maka Indonesia akan rugi karena pemerintah memiliki saham di Freeport sebanyak 51 persen.

"Kalau tutup, siapa yang rugi? Ini Freeport bukan lagi punya Amerika, sekarang Indonesia miliki sahamnya 51 persen," kata dia.

Bahlil pun menuturkan, dengan nilai valuasi Freeport saat ini yang telah mencapai 20 miliar dolar AS, maka Indonesia sudah mengantongi untung sekitar 10 miliar dolar AS atau Rp150 triliun dengan kepemilikan saham 51 persen.

"Masa kita aset begini mau kita matikan? Nah ini kita lagi merancang, saya kaget kemarin lihat Freeport yang mengoperasikan anak-anak dari Papua, bahkan 98 persen karyawan Freeport merupakan anak-anak Indonesia. Itu luar biasa, makanya kami mempertimbangkan segera kita bicarakan untuk diperpanjang dan menambah kepemilikan saham pemeirntah menjadi 61 persen," ujar Bahlil.

Dia menegaskan, Freeport harus bersedia menerima tawaran tersebut.

“Freeport harus mau, bagaimana caranya harus mau, kalau Freeport gak mau nambah, berarti saya siap dievaluasi jadi menteri. Saya sebagai orang Papua hanya minta keadilan," tuturnya.