Ekspor Tembaga Freeport Disetop, Menteri ESDM: Berpotensi Rugi Rp12 T
Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan wacana larangan eskpor tembaga bisa berpotensi membuat rugi PT Freeport Indonesia. Menurutnya, Indonesia yang memiliki saham 51 persen terhadap PT Freeport berpotensi pendapatannya berkurang apabila larangan ekspor tembaga diberlakukan.
"Nah, cuma kalau larangan ekspor diberlakukan, ini kan saham pemerintah mayoritas ya 51 persen, belum ada pendapatan lainnya yang harus kita cermati," ujar Arifin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/4/2023).
1. Potensi kerugian PT Freeport 8 miliar US Dolar per tahun
Arifin memperkirakan, kerugian PT Freeport Indonesia apabila larangan ekspor tembaga berlaku sekitar 8 miliar dolar AS atau setara Rp12 triliun (kurs Rp15 ribu) per tahun. Angka tersebut diambil dari asumsi harga tembaga mentah sebesar 4,5 dolar AS per pounds.
Menurutnya, pemerintah sedang memikirkan cara agar PT Freeport Indonesia tidak rugi apabila ada larangan ekspor tembaga.
"Coba dipikirkan dampak daripada tidak bolehnya ekspor," kata dia.
2. Pembangunan Smelter PT Freeport Indonesia sedang dikebut
Lebih lanjut, Arifin menerangkan, pembangunan smelter PT Freeport Indonesia sedang dikebut. Salah satu yang sedang dbangun yakni smelter di Gresik, Jawa Timur.
Menurutnya, pembangunan smelter di Gresik untuk mengolah tembaga milik PT Freeport Indonesia itu sudah 60 persen.
"Memang kalau izin ekspor itu tergantung dari progres pembangunan smelternya, smelternya sekarang berdasarkan laporan per Q1 2023, itu sudah kurang lebih 60 persen. Jadi mengeluarkan dana 2 miliar dolar AS, progresnya cukup bagus," ucap dia.
3. Jokowi berencana setop ekspor tembaga
Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo berencana menghentikan ekspor tembaga. Bila ingin mendapatkan nikel, tembaga, atau bauksit dari Indonesia, sambungnya, negara lain harus berinvestasi di Indonesia.
"Dan itu sekarang sudah mulai disadari negara lain, mereka mau tidak mau harus investasi di Indonesia atau berpartner dengan kita. Pilihannya hanya itu aja. Silahkan mau invest sendiri bisa, mau dengan swasta silahkan, mau dengan BUMN silahkan, kita terbuka," kata Jokowi.
