Pemerintah Pede Tekor APBN 2022 di Bawah dari 4,85 Persen

Optimisme yang disampaikan Luky bukannya tanpa sebab karena APBN 2022 masih mungkin mengalami penambahan penerimaan. Salah satu komponen yang bisa meningkatkan penerimaan pajak di dalam APBN 2022 adalah penerapan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

"Di sisi lain, kalau dilihat juga ada beberapa komponen yang belum dimasukkan ke dalam APBN 2022 kita, seperti Undang Undang HPP yang disahkan DPR itu ada potensi pertambahan penerimaan yang harapannya bisa mengurangi defisit kita," tutur Luky.

Dengan demikian, sambung Luky, pemerintah bisa membuat penurunan yang lebih terukur untuk mencapai konsolidasi fiskal pada 2023 nanti agar defisit APBN bisa kembali di bawah tiga persen.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan 2022 menjadi tahun krusial sebagai penentu kembalinya defisit APBN di bawah tiga persen pada 2023 mendatang. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengharuskan defisit APBN kembali ke bawah tiga persen seperti tahun-tahun sebelum pandemik COVID-19 melanda.

"2022 adalah tahun transisi sebelum kita kembali ke bawah tiga persen di 2023. Namun, 2022 juga krusial karena ini tahun pemulihan," kata Suahasil dalam pidato pembukaan seminar Berita Satu Economic Outlook 2022, Senin (22/11/2021).

Suahasil menyadari hal tersebut sebagai target yang sedikit sulit dicapai. Namun, dia berjanji pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan defisit APBN di bawah tiga persen pada 2023. Oleh karena itu, pemerintah memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk menjaga kondisi dan situasi kesehatan rakyat agar tetap baik sebagai syarat memenuhi target tersebut.

"Tentu semua asumsinya kesehatan mendukung, kondisi COVID-19 mendukung, dan masyarakat sehat sehingga kalau masyarakat sehat mobilitas bisa tinggi," tutur Suahasil.

Dengan demikian, sambung dia, APBN tidak hanya menjadi satu-satunya sumber pertumbuhan ekonomi melainkan juga dari konsumsi masyarakat, investasi, dan net ekspor.