Tekor APBN Capai Rp548,9 Triliun per Oktober 2021
Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp548,9 triliun pada Oktober 2021.
Defisit tersebut merupakan 54,5 persen dari target Rp1.006,4 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menyatakan, realisasi defisit tersebut 3,29 persen terhadap gross domestic product (GDP).
"Di dalam APBN, total defisitnya tadinya didesain Rp1.006,4 triliun, jadi Rp548,9 itu 54,5 persen dari target defisit APBN. Dibandingkan tahun lalu yang defisit totalnya mencapai Rp764,8 triliun maka ini penurunan 28,2 persen. Drop sangat tinggi dan ini menunjukkan kesehatan atau tren membaik," kata Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN Kita edisi Oktober 2021, Kamis (25/11/2021).
1. Defisit APBN Oktober 2021 lebih rendah dari Oktober 2020
Defisit APBN yang terjadi pada Oktober 2021 tercatat lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari segi nominal maupun presentase.
Hal ini dianggap Sri Mulyani sesuai dengan kemauan pemerintah yang ingin APBN sehat dan tetap bisa mendorong serta mendukung pemulihan ekonomi nasional.
"Kalau dilihat dari presentase terhadap GDP, defisit kita 3,29 persen dari GDP. Ini juga lebih rendah dari posisi defisit tahun lalu yang mencapai 4,67 persen dari GDP," tutur dia.
2. Pendapatan negara tumbuh 18,2 persen
Di sisi lain, pendapatan negara hingga Oktober 2021 tercatat sebesar Rp1.510 triliun. Realisasi tersebut sudah mencapai 86,6 persen terhadap APBN sebesar Rp1.743,6 triliun.
"Jadi pendapatan negara kita mencapai Rp1.510 triliun atau dalam hal ini 86,6 persen dari target di dalam APBN kita," ujar Sri Mulyani.
Adapun pada Oktober 2020, pendapatan negara yang berhasil dikumpulkan adalah Rp1.277 triliun.
"Nah Rp1.510 triliun dibandingkan tahun lalu yang Rp1.277 triliun terjadi growth 18,2 persen. Bandingkan tahun lalu pada periode sama pendapatan negara kita merosot 15,3 persen. Jadi kalau kita bicara recovery story adalah kenaikan 15,3 plus 18,2 itu lonjakan pendapatan cukup tinggi dari penerimaan negara kita," tutur Sri Mulyani.
3. Belanja negara tumbuh 0,8 persen
Sementara untuk belanja negara, Kemenkeu mencatat adanya pertumbuhan tipis pada Oktober ini, yakni sebesar 0,8 persen atau Rp2.058,9 triliun year on year (yoy) ketimbang Oktober 2020. Dari realisasi tersebut, belanja kementerian/lembaga (K/L) ikut tumbuh sebesar 14,8 persen menjadi Rp833,1 triliun dari sebelumnya pada Oktober 2020 sebesar Rp725,7 triliun.
Sementara itu, belanja non-K/L turut mengalami kontraksi sebesar minus 5,7 persen dari Rp618,2 triliun pada Oktober 2020 menjadi Rp583,1 triliun pada Oktober 2021. Kemudian, transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD tercatat kontraksi 14 persen dari Rp698 triliun menjadi Rp642,6 triliun.
"Maka keseimbangan primer kita posisi pada akhir Oktober Rp266,9 triliun atau defisit dibandingkan tahun lalu yang keseimbangan primernya pada akhir Oktober sudah meledak di Rp513,2 triliun. Jadi ini penurunan yang hampir mencapai 50 persen atau 48 persen persisnya. Suatu penurunan keseimbangan primer yang luar biasa cepat dalam kurun waktu 12 bulan," ujar Sri Mulyani.
