Pemerintah Rogoh Rp509 Miliar untuk Bangun Rumah Menteri di IKN

Mengutip LPSE Kementerian PUPR, hingga Kamis (14/7/2022), sebanyak 50 peserta tercatat mengikuti lelang pembangunan rumah tapak jabatan menteri di KIPP IKN.

Lelang telah dibuka sejak 11 Juli 2022. Rencananya, pemenang lelang akan diumumkan pada 3 November dan penandatanganan kontrak pada 11 November mendatang.

Mengutip Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), pada lampiran II disebutkan bahwa menteri akan mendapatkan rumah tapak seluas 580 meter persegi di IKN.

Berdasarkan UU 3/2022 tentang IKN, berikut instansi pusat yang masuk ke dalam klaster pertama:

• Presiden dan Wakil Presiden
• Lembaga Tinggi Negara (MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK)
• Kementerian Koordinator (Kemenko Ekon, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Kemenko Marves)
• Kementerian ‘Triumvirat’ (Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan), sebagai pelaksana tugas kepresidenan apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan menjalankan tugas secara bersamaan (Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1946)
• K/L yang mendukung kerja Presiden-Wakil Presiden secara langsung (Kemensetneg, Setkab, KSP, Wantimpres)
• K/L yang mendukung proses perencanaan, penganggaran dan kinerja pembangunan (KemenPPN/Bappenas, Kemenkeu, KemenPANRB, BPKP)
• Kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN (Kemenkominfo, KemenPUPR, KemenATR/BPN)
• Alat Pertahanan dan Keamanan dan K/L yang mendukung penegakan hukum (Mabes TNI, TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, Mabes Polini, Paspampres, BIN, BSSN, Kejagung, Kemenkumham, KPK)

Kementerian PUPR sedang menggelar lelang pembangunan gedung kantor presiden pada Kawasan Istana Kepresidenan di IKN Nusantara. Nilai harga perkiraan sendiri (HPS) paket pembangunan kantor presiden di IKN mencapai Rp1.598.460.000.000 atau Rp1,59 triliun.

Lelang pembangunan kantor presiden dibuka sejak 17 Juni 2022. Rencananya, pemenang lelang akan diumumkan pada 2 September dan penandatanganan kontrak pada 9 September mendatang.