Pemerintah Siapkan Anggaran Perbaikan Ponpes yang Rawan Rubuh

Dody menjelaskan, secara kelembagaan pengelolaan ponpes selama ini berada di bawah Kementerian Agama. Namun, karena kondisi darurat, Kementerian PU mengambil peran langsung untuk menangani ponpes yang dinilai rawan.

Sejak awal pekan, Kementerian PU telah membuka layanan hotline nasional yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan kondisi bangunan ponpes. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh tim dari Direktorat Jenderal Cipta Karya yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Tim dari teman-teman Ditjen Cipta Karya kan ada di seluruh Indonesia, sehingga hopefully kita bisa cepat mengerjakannya untuk seluruh Indonesia," paparnya.

Kementerian PU menerapkan sistem sampling di sejumlah provinsi yang memiliki konsentrasi ponpes tertinggi, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Beberapa wilayah lain seperti Sumatra Selatan dan Sulawesi Selatan turut menjadi prioritas.

Pendekatan sampling berjalan paralel dengan sistem hotline yang telah dibuka. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pendataan dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.

Pemerintah menetapkan prioritas utama pada bangunan ponpes yang dinilai paling rawan, guna mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.

"Sementara kita mau sampling di sembilan provinsi. Sementara, sementara waktu. Sambil kita buka hotline itu, sehingga kalau ada info dari masyarakat bisa," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyampaikan pemerintah tengah melakukan audit dan inventarisasi terhadap kondisi ponpes di seluruh Indonesia.

"Nanti kita carikan anggarannya. Sejauh mana dan seberapa anggarannya nanti akan kita umumkan. Tapi tentu pemerintah seadanya dulu, belum bisa semuanya, semampu anggaran yang kita miliki, kita akan lakukan upaya-upaya itu," ujarnya.

Pemerintah berkomitmen memaksimalkan sumber daya yang ada agar keamanan dan keselamatan lingkungan pesantren dapat terjamin.