Kebijakan RUU pajak AS mengurangi akses kredit pajak untuk energi terbarukan hingga 2032, merusak rencana pengembangan energi bersih dan mengancam lapangan kerja.
RUU ini diproyeksikan menurunkan kapasitas listrik AS sebesar 300 gigawatt, memperburuk ketimpangan pasokan energi dan meningkatkan tagihan listrik rumah tangga hingga 7 persen.
RUU mendukung teknologi non-terbarukan seperti penangkapan karbon dan pengeboran minyak serta gas di lahan federal, meningkatkan produksi minyak dan gas AS.
Jakarta, IDN Times - Para pendukung energi bersih di Amerika Serikat (AS) mengkritik keras pengesahan RUU pajak oleh DPR AS yang diprakarsai Presiden Donald Trump. RUU ini dinilai menghambat transisi menuju energi ramah lingkungan.
Dengan suara tipis 218-214, DPR yang dikuasai Partai Republik mengesahkan RUU tersebut, yang kini menunggu tanda tangan Presiden Trump pada Jumat (4/7/2025). Sementara itu, pelaku industri bahan bakar fosil menyambut gembira langkah ini.
RUU ini mencakup ketentuan yang mengurangi akses ke kredit pajak 30 persen untuk proyek tenaga surya dan angin yang sebelumnya berlaku hingga 2032. Kebijakan ini dianggap merusak rencana pengembangan energi terbarukan di AS.
“Keputusan ini akan menghentikan kemajuan ekonomi dan meningkatkan biaya listrik bagi rakyat AS,” kata Abigail Ross Hopper, Presiden Asosiasi Industri Energi Surya pada Kamis (3/7/2025). Menurutnya, kebijakan ini mengancam ribuan lapangan kerja di sektor energi bersih.
Firma riset Energy Innovation memproyeksikan RUU ini akan menyebabkan penurunan kapasitas listrik AS sebesar 300 gigawatt. Penurunan ini terjadi di tengah lonjakan permintaan listrik akibat pertumbuhan pusat data dan kecerdasan buatan.
“Kapasitas listrik yang hilang ini akan memperburuk ketimpangan pasokan energi,” ungkap Jason Grumet, CEO American Clean Power Association, dilansir Reuters.
Ia menambahkan bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan tagihan listrik rumah tangga hingga 7 persen.
RUU ini mempertahankan kredit pajak untuk teknologi seperti penangkapan karbon dan hidrogen, yang disukai industri minyak dan gas. Selain itu, RUU ini mengamanatkan penjualan hak pengeboran minyak dan gas di lahan federal.
“Kami mengapresiasi Kongres atas langkah ini untuk memajukan agenda dominasi energi Trump.” kata Mike Sommers, Presiden American Petroleum Institute.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini akan meningkatkan produksi minyak dan gas AS.