Pengusaha Batu Bara Tak Tepati Janji Hilirisasi, Bahlil: Hati-hati!

Bahlil mengingatkan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk mematuhi perjanjian yang telah disepakati, terutama terkait kewajiban hilirisasi di sektor komoditas batu bara.

Dia menegaskan penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan saat dirinya menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kini, dengan posisinya sebagai Menteri ESDM, dia memiliki kewenangan untuk memastikan implementasi komitmen tersebut.

"Hati-hati karena perjanjiannya dengan kalian waktu itu saya yang tanda tangan IUP waktu masih di Kementerian Investasi. Nah, Alhamdulillah Allah kirim saya masuk ESDM," ujarnya.

Bahlil telah menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto akan pentingnya meningkatkan hilirisasi batu bara di Indonesia. Terlebih produksi batu bara di dalam negeri mencapai 776 juta ton, dengan sekitar 600 juta ton diekspor, sementara produk hilirisasi yang dihasilkan masih sangat minim.

"Waktu itu saya menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo, saya katakan, "Pak, di China batu bara, produksinya itu hampir semua dilakukan hilirisasi, hampir semua. Kita 776 ton, yang kita ekspor itu sekitar 600 ton, tapi produk hilirisasinya masih sangat kecil sekali"," ujarnya.

Bahlil menekankan batu bara harus didorong menjadi bahan baku utama dalam proses hilirisasi, terutama untuk memproduksi dimetil eter (DME). Tujuannya untuk mengurangi ketergantungan pada impor liquefied petroleum gas (LPG).

"LPG kita, kita impor 1 tahun itu 6 juta ton. Konsumsi LPG kita 8 juta ton per tahun," ujar mantan Ketua Umum Hipmi itu.

Saat ini, lanjut dia, kapasitas produksi LPG dalam negeri hanya sekitar 1,6 hingga 1,8 juta ton, sehingga sisa kebutuhan harus dipenuhi melalui impor. Untuk itu, Bahlil menilai hilirisasi batu bara melalui produksi DME sebagai solusi dalam menekan angka impor LPG.