Pengusaha Diminta Sesuaikan Kontrak Ekspor Jelang Dialihkan ke BUMN

Airlangga mengatakan kebijakan tersebut membutuhkan dukungan dari pelaku usaha agar proses transisi dapat berjalan lancar. Pemerintah juga menegaskan penataan tata kelola ekspor dilakukan tanpa membatasi aktivitas bisnis perusahaan.

Menurut dia, langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan lebih berkelanjutan dan manfaat ekonominya bisa dirasakan dalam jangka panjang.

"Kebijakan ini tentu tidak bisa berjalan tanpa adanya kerja sama, dan pemerintah tidak membatasi ruang gerak dunia usaha, dan juga pemerintah melakukan penataan agar kue ekonomi ini bisa dinikmati secara berkelanjutan," paparnya.

Pada tahap pertama yang berlangsung selama tiga bulan, transaksi ekspor masih dilakukan langsung oleh perusahaan dengan pembeli. Namun, seluruh dokumentasi ekspor akan mulai dikelola oleh BUMN ekspor.

Skema tersebut akan berjalan hingga 31 Desember 2026 sebagai bagian dari masa transisi implementasi kebijakan baru pemerintah terhadap ekspor SDA strategis.

Selanjutnya pada tahap kedua, pemerintah menargetkan implementasi penuh paling lambat mulai 1 Januari 2027. Dalam skema tersebut, proses ekspor komoditas SDA akan dilakukan sepenuhnya melalui BUMN ekspor, termasuk transaksi dengan pembeli.

Pemerintah sebelumnya menunjuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai badan yang akan mengelola ekspor komoditas SDA strategis seperti batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.