Pengusaha Ritel Ogah Ditugasi Jual Beras Murah: Refaksi Bayar Dulu

13 Feb 2024, 14:45 WIB

Ilustrasi Minimarket. (IDN Times/Besse Fadhilah)

Jakarta, IDN Times - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menolak apabila diminta pemerintah turun dalam operasi menstabilkan harga beras. Itu karena pemerintah hingga saat ini belum membayar utang refaksi minyak goreng (migor).

Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mandey mengatakan, ritel sebagai penjaga harga eceran tertinggi (HET), sehingga rafaksi harus dibayar.

"Utang harus dibayar. Dan mohon maaf nih, karena rafaksi belum dibayar, kalau ada yang minta ulang-ulang kayak kasus minyak goreng kemarin, kita gak mau. Bayar dulu dong rafaksi,” kata Roy, Senin (12/2/2024).

1. Pemerintah utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar

Minyak goreng satu harga, Alfamidi Rawa Belong, Jakbar pada Rabu (19/1/2022). (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Utang pemerintah yang belum dibayar ke peritel sebesar Rp344 miliar. Adapun rafaksi migor adalah subsidi dari selisih harga minyak goreng dalam program minyak goreng satu harga yang belum dibayarkan pemerintah.

Pada 2022 lalu, melalui program satu harga, minyak goreng kemasan premium dijual Rp14 ribu per liter di ritel-ritel.

“Rp344 miliar, kita belum berubah angkanya. Dibilang angkanya gak sama dengan Sucofindo, ya mana angkanya?” ucap Roy.

2. Ritel modern tetap jual beras SPHP Bulog

Beras SPHP Bulog. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Meski begitu, ritel modern tetap menjual beras SPHP yang didistribusikan Bulog. Ritel menjualnya seharga Rp54.500 per 5 kilogram (kg), atau Rp10.900 per kg.

“Kalau bahan pokok buat ritel itu adalah traffic puller. Orang datang ke ritel karena selain cari beras, cari minyak goreng, beli susu buat anaknya, jadi traffic puller, makanya kita harus tetap sediakan,” tutur Roy.