Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, Muhammad Riza Damanik. (IDN Times/Triyan).
Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, Muhammad Riza Damanik. (IDN Times/Triyan).

Intinya sih...

  • Realisasi penyaluran KUR baru mencapai 32,56% dari target Rp300 triliun
  • Stagnasi penyaluran KUR disebabkan oleh kesulitan agunan dan jumlah debitur perorangan
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bogor, IDN Times - Kementerian Koperasi UKM mengungkapkan realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) hingga 12 Mei 2024 baru mencapai Rp97,705 triliun.

Bila dihitung, realisasi ini baru mencapai 32,56 persen dari target penyaluran KUR tahun ini sebesar Rp300 triliun.

1. Ada gejala stagnasi dari penyaluran KUR

ilustrasi pendapatan per kapita (IDN Times/Aditya Pratama)

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, Muhammad Riza Damanik mengakui bahwa ada tanda-tanda stagnasi dari penyaluran KUR. Terlebih penyaluran KUR di tahun lalu pun tak capai target karena realisasi Rp260,26 triliun dari target Rp297 triliun.

"Kita sudah melihat ada gejala, stagnasi dalam penyalursn KUR  ini. Oleh sebab itu diperlukan berbagai terobosan-terobosan yang kaitannya dengan agunan  semakin dimudahkan, hingga jumlah debiturnya tidak lagi perorangan," ucapnya dalam Media Briefing di Bogor, Kamis (16/5/2024).

2. Rincian penyaluran KUR

ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Aditya Pratama)

Dalam paparannya dijelaskan bahwa penyaluran KUR sebesar Rp97,70 triliun telah tersalurkan kepada 1,67 juta debitur.

Rinciannya:

  • KUR supermikro sebanyak 52,693 ribu debitur
  • KUR Mikro mencapai 1,4 juta debitur
  • KUR Kecil mencapai 127,923 debitur
  • KUR TKI mencapai 352 debitur

3. Kemenkop UKM lakukan 3 terobosan genjot penyaluran KUR

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Untuk mendorong optimalisasi penyaluran KUR di tahun ini, Riza meminta agar perbankan mempermudah penyaluran KUR kepada UMKM dan tidak perlu memberikan persyaratan agunan.

"Langkah kedua yakni jumlah debitur penerima KUR tidak lagi perorangan tapi penyalurannya diberikan kepada kluster atau kelompok UMKM sesuai dengan jenis usahanya," tegasnya.

Ketiga, pemerintah akan mulai melakukan uji coba penerapan skema credit scoring untuk memudahkan pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan.

Nantinya uji coba ini akan dilakukan melalui lembaga penyalur seperti fintech, koperasi, dan multifinance. 

""Bagaimana integrasi model credit scoring ke dalam pelaku UMKM, agar bisa mendapatkan aksss pembiayaan yang lebih mudah. Ini masih dijajakin masih dalam proses, semoga nanti bisa menjadi salah satu pendorong (penyaluran KUR optimal)," ucap Riza.

Sebagai informasi, credit scoring merupakan sistem penilaian terhadap kemampuan seseorang atau UMKM dalam membayar kewajiban pinjamannya yang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kredit. Melalui credit scoring tersebut, data transaksi UMKM menjadi bahan pertimbangan penyaluran kredit lembaga pembiayaan ke nasabahnya.

Editorial Team