Penyediaan Rumah Subsidi Berpotensi Serap 2,5 Juta Tenaga Kerja

Pemerintah menargetkan pembangunan 350 ribu unit rumah subsidi pada 2025. Angka itu disebut sebagai yang tertinggi dalam sejarah program perumahan subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Maruarar menyampaikan pada semester pertama tahun ini, realisasi pembangunan telah meningkat 44 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Dengan sinergi semua pihak, target ini bisa tercapai," kata pria yang akrab disapa Ara itu.

Kementerian PKP menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga dan pihak swasta guna memperluas cakupan program rumah subsidi. Selain menggandeng BNI dan BP Tapera, kolaborasi juga dilakukan dengan Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Koperasi Merah Putih.

Pemerintah juga mengajak perbankan nasional agar lebih proaktif, termasuk dalam penyediaan rumah bagi tenaga migran dan petani.

BNI menjadi salah satu mitra strategis dengan kontribusi sebesar 5,71 persen terhadap total kuota nasional FLPP tahun ini. Bank tersebut menyatakan komitmennya untuk menyalurkan hingga 40 ribu unit rumah subsidi bagi segmen petani dan pekerja migran.

Baru-baru ini, telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian PKP, BNI, dan BP Tapera untuk alokasi KPR FLPP sebanyak 25 ribu unit pada 2025, naik dari kuota sebelumnya yang sebesar 10.750 unit.

Pemerintah menyatakan komitmennya dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui skema subsidi. Itu sebagai salah satu prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

“Pemerintah hadir bukan sekadar membangun fisik, tapi membangun harapan. Rumah subsidi bukan hadiah, tapi hak rakyat yang harus dipenuhi negara,” tambahnya.